Jakarta-Mediadelegasi: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih untuk menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini digelar untuk membahas serangkaian isu strategis serta program prioritas pemerintah.
Jajaran menteri koordinator (menko) dan menteri teknis mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan sejak Kamis siang. Kehadiran jajaran Kabinet Merah Putih ini menarik perhatian publik di tengah bergulirnya berbagai isu ekonomi dan sosial.
Di antara pejabat yang hadir tampak Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Selain itu, terlihat pula Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Unsur kementerian teknis dan kepala badan juga memenuhi undangan rapat tersebut. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Hadir pula Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, Menteri Dikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa agenda rapat kemungkinan membahas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kendati demikian, ia mengaku telah menyiapkan berbagai berkas dan bahan pembahasan untuk mengantisipasi dinamika rapat.
Terkait isu peluncuran tambahan unit KDMP secara serentak di berbagai daerah, Menkeu menegaskan masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam forum rapat.
Di sisi lain, Purbaya juga merespons isu pemotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan belum ada keputusan terkait hal itu dan berencana menggelar pertemuan dengan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) pada pekan depan.
Mengenai dinamika pengadaan fasilitas di sektor koperasi yang sempat viral di masyarakat, Menkeu menjelaskan bahwa skema pemerintah fokus pada pembayaran cicilan utang tahunan ke bank. Adapun urusan manajemen operasional sepenuhnya berada di bawah kewenangan pengelola.
Selanjutnya, Purbaya turut memberikan sinyal mengenai alokasi pendanaan untuk Universitas Republik Indonesia (URI). Pihaknya akan mengoordinasikan lebih lanjut skema pendanaan tersebut bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Rapat terbatas di Istana Kepresidenan ini diharapkan dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis yang mempercepat realisasi program kerja pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Miranda
Editor : Alan
