Maluku Utara-Mediadelegasi: Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menyampaikan komitmennya dalam menjaga integritas pemerintahan provinsi tersebut dengan menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir praktik jual beli jabatan atau proyek.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara di kantor penghubung Ternate, Rabu (5/3).
“Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya, saya tidak memberi kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya untuk menjual jabatan, menjual proyek,” ujar Gubernur Sherly dengan tegas.
Gubernur Sherly juga menegaskan bahwa, dalam masa kepemimpinannya, ia tidak akan mengejar keuntungan ekonomi pribadi dari relasi kerja dalam pemerintahan. “Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya lima tahun kedepan, saya hanya mengharapkan kita diberikan amanah oleh rakyat, digaji oleh rakyat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi niat Gubernur Sherly untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat Maluku Utara, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
Selanjutnya, Gubernur Sherly menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat pemerintahannya secara objektif dalam waktu dekat.
