Terkhusus, politisi Demokrat Sumut itu juga menyoroti keberadaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara. Kantor instansi vertikal Kementerian PUPR itu berkantor di Jalan Bahagia By Pass Medan. Selama ini banyak yang tidak tahu apa tupoksi kantor instansi tersebut sehingga akibatnya legislatif sulit untuk kordinasi apabila ada persoalan yang dialami warga Sumut sebagai dampak pekerjaan mereka.
“Bagaimana kita bisa kordinasi dengan instansi-instansi itu tentang kinerja mereka di daerah ini. Kita ingin tau apa programnya dan jangan sampai ada tumpang tindih dengan program Pemda,” ujar Parlaungan.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara itu lanjut Parlaungan belakangan diketahui sebagi instansi yang mengelola anggaran kegiatan penggalian yang merusak jalan-jalan di Medan untuk proyek pembangunan jaringan pipa sanitasi dan sistem penyediaan air minum di Kota Medan selama beberapa tahun ini. Namun, selama itu pula anggota DPRD yang membidangi pembangunan tidak pernah diajak untuk sosialisasi tentang program-programnya.
“Selama ini kita kelimpungan mencari tahu siapa pejabat yang bisa diajak kordinasi untuk menyampaikan keluhan masyarakat akibat banyaknya pengorekan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan banyak debu di Kota Medan. Baru-baru ini kita baru tahu bahwa kantornya berada di Jalan Bahagia By Pass. Ternyata sangat dekat dengan kediaman kita. Soalnya nama kantor itu tidak nampak dari jalan ketika kita melintas,” ujar Parlaungan.
Contoh lain, pembangunan dermaga di Muara, Kabupaten Taput yang ramai diberitakan di koran, baru belakangan diketahui anggarannya dikelola Balai Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan. Selama tidak ada berita sengketa lelang proyek, menurut Parlaungan, pihaknya pun mengira selama ini bahwa yang menangani proyek itu adalah Kementerian PUPR.
“Mungkin masyarakat Sumut terutama kalangan legislatif hanya tahu tentang tupoksi dan kinerja Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS). Kedua instansi di bawah Kementerian PUPR itu cukup sering kordinasi dengan Pemda maupun legislatif terutama menyangkut penanganan banjir akibat luapan sungai. Selebihnya belasan kantor instansi lintas kementerian yang ada di Medan seperti bekerja secara diam-diam, atau mungkin mereka tidak kerja. Kita berharap pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja jajarannya masing-masing. Bila perlu hapus aja kantor-kantor yang tidak jelas fungsinya supaya jangan membebani keuangan negara,” tegas dia.(D|Red)
