Fokksa Ajak Masyarakat Samosir Dukung Revalidasi Geopark Kaldera Toba

Medan-Mediadelegasi: Dewan Pengurus  Pusat Forum Komunikasi Keluarga Samosir (Fokksa) mengajak masyarakat di Kabupaten Samosir agar ikut mendukung penilaian ulang atau revalidasi Geopark Kaldera Toba,

Dukungan tersebut  perlu  dilakukan agar Geopark Kaldera Toba mendapat predikat “Green Card” dari yang sebelumnya “Yellow Card”.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum  DPP Fokksa Hotman Situmorang  kepada Mediadelegasi di Medan, Jumat (11/7, menjelang penilaian ulang atau revalidasi Geopark Kaldera Toba oleh tim UNESCO mulai 21 Juli hingga 25 Juli  2025.

Turut hadir dalam kesempatan itu, antara lain Ketua Dewan Pembina DPP Fokksa Ir. RE Siboro, Ketua Dewan Penasihat Drs. Bonar Gurning, Ketua Dewan Pakar Ir. Mandalasah Turnip, SH serta Ria Gurning dan Sekjen Fokksa  Rudi Heriyanto  Manik, S. Pd.

“Untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat di Kabupaten Samosir,”  ujar Hotman.

Ditengah sisa waktu menjelang revalidasi,  menurut dia  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir perlu lebih gencar menyosialisasikan kepada masyarakat lokal tentang  pentingnya menjaga kelestarian Geopark Kaldera Toba, termasuk memaksimalkan penataan empat warisan geologi atau geosite di Samosir.

Empat geosite di Samosir yang termasuk dalam Geopark Kaldera Toba, yakni :

1. Geosite Tele;
2. Geosite Pusuk Buhit;
3. Geosite Hutatinggi Sodihoni; dan
4. Geosite Ambarita, Tuktuk, Tomok.

Fokksa menilai keberadaan  Geopark Kalder Toba beserta geosite-geositenya dalam keanggotaan UNESCO Global Geopark  bisa membawa dampak positif pada pariwisata,  ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu  kata Hotman, kesadaran masyarakat lokal terhadap  warisan geologi di kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia,  perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Fokksa Ir. RE Siboro, M. Si mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal memperbaiki tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai dengan anjuran UNESCO.

“Kita tentunya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Samosir bisa lebih maksimal melakukan berbagai langkah-langkah strategis dalam mempertahankan status Geopark Kaldera Toba,” ucap mantan Kepala Bappeda  Kabupaten Samosir ini.

Fokksa, sebut dia, pada prinsipnya saat ini sangat siap bergandengan tangan dengan Pemkab Samosir untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah itu.

Dikatakan RE Siboro, Fokksa saat ini turut merasa  prihatin dengan masalah pencemaran air Danau Toba serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagian wilayah Samosir.

Dalam pertemuan ini, Ketua Dewan Pakar Fokksa, Ir. Mandalasah Turnip, SH, mengharapkan agar semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan pemerintah di 7 kabupaten, berkolaborasi untuk mengelola geosite yang berada di kawasan danau toba terutama yang berada di Kabupaten Samosir. Hal ini bertujuan agar tim asesor dari UNESCO dapat melihat keseriusan masyarakat Samosir dalam mengelola geosite tersebut.

Mandalasah Turnip juga menekankan bahwa geosite Samosir sebelumnya telah mendapatkan status “hijau” dari UNESCO, namun kini statusnya telah berubah menjadi “kuning”. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama untuk mengembalikan status “hijau” tersebut. Turnip berharap bahwa dengan kolaborasi yang baik, masyarakat Samosir dapat merasakan manfaat dari pengelolaan geosite yang baik di masa depan.

Mandalasah Turnip juga mengharapkan kontribusi semua pihak dalam mengelola geosite Samosir. Dengan demikian, diharapkan bahwa geosite Samosir dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Sebagai informasi,  hasil revalidasi Geopark Kaldera Toba akan diajukan dan direkomendasikan ke badan khusus PBB yang berfokus pada kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan atau UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile.

Setelah itu, UNESCO akan memutuskan hasilnya dalam sidang di pertengahan tahun 2026. D|Red

Baca  artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS