Seorang sumber resmi di Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan bahwa akar permasalahan terletak pada tumpang tindih data jemaah haji Indonesia. Distribusi data yang tidak akurat menyebabkan perbedaan angka jemaah berdasarkan gender, dan berujung pada penempatan akomodasi yang terpisah.
Kesalahan operasional ini, menurut sumber tersebut, dilakukan oleh delapan perusahaan penyedia layanan haji Indonesia. Salah satu kesalahan paling fatal adalah kegagalan dalam mendistribusikan informasi jemaah haji secara tepat sesuai dengan perusahaan penyedia layanan masing-masing.
Bacaan Lainnya
“Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memperhitungkan hubungan keluarga saat membentuk kelompok, menyebabkan beberapa keluarga terpisah. Selain itu juga terjadi pencampuran nama jemaah dari perusahaan berbeda dalam perjalanan yang sama,” ungkap sumber tersebut dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, sumber tersebut menjelaskan bahwa kegagalan perusahaan dalam memberikan data akurat kepada otoritas Saudi sebelum keberangkatan dari Indonesia juga menjadi faktor penghambat dalam pengaturan akomodasi. Kurangnya ketepatan data ini menyebabkan kesulitan dalam penempatan jemaah di tempat penginapan yang sesuai.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah memulai komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Tim khusus dari pemerintah Indonesia telah dibentuk dan sedang bekerja keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.
Sumber tersebut dengan tegas membantah adanya prosedur pemisahan antara jemaah haji laki-laki dan perempuan yang masih satu keluarga. Ia menyebut informasi tersebut tidak akurat dan mencerminkan kesalahpahaman mengenai mekanisme manajemen haji Arab Saudi.
Mekanisme pengorganisasian haji di Arab Saudi, menurut sumber tersebut, dirancang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan seluruh jemaah tanpa diskriminasi gender. Proses ini juga didasarkan pada standar transparansi yang tinggi.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi para jemaah haji, yang disebut sebagai tamu Allah. Pihak Kementerian akan terus berkoordinasi penuh dengan otoritas resmi Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan data jemaah haji Indonesia untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini penting untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.