“Mekanisme keempat baru saja kita laksanakan yakni MoU dengan Kejati Sumut tentang Pidana Kerja Sosial yang ditindaklanjuti oleh 28 Kejari bersama Pemkab dan Pemko. Untuk program Biro Hukum sudah kami tangani 22 organisasi bantuan hukum sebagai lembaga bantuan hukum. Dua bulan lalu masih 8 bantuan hukum,” katanya.
Aprilla berharap program PHTC melalui Restorative Justice Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan melakukan pendekatan keadilan restorative, masyarakat akan lebih merasa bahwa sistem hukum berpihak pada keseimbangan dan kemanusiaan.
Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik dan menekan praktik pungli.
Dengan adanya 5.700 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumut, diharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat lebih mudah mengaksesnya. Hal ini akan membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Sumut. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
