Jakarta-Mediadelegasi: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi keamanan di wilayah Papua. Ia mengungkapkan data yang sangat mengkhawatirkan, yakni sedikitnya 20 warga telah meninggal dunia akibat rentetan kekerasan yang terjadi hanya dalam kurun waktu satu bulan terakhir di berbagai lokasi.
Menurut catatan yang dirilis Pigai pada Senin (11/5/2026), kelima insiden fatal tersebut terjadi di wilayah Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura. Angka korban jiwa ini menjadi bukti nyata bahwa eskalasi konflik di Bumi Cendrawasih terus meningkat dan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
“Berdasarkan catatan baik dari dalam negeri maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi yang signifikan. Dalam hampir sebulan saja, tercatat tidak kurang dari 20 orang meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan yang berbeda,” ujar Pigai dengan nada serius.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap data yang juga mencatat lonjakan kasus kekerasan. Sepanjang tahun 2025, Komnas HAM mencatat ada 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata. Tren ini tampaknya terus berlanjut, di mana hingga April 2026 saja sudah tercatat 26 kasus baru yang terjadi di wilayah tersebut.
Menteri HAM menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah Papua tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa atau pendekatan yang parsial. Menurutnya, persoalan ini sudah masuk kategori strategis nasional yang menuntut langkah besar dan keberanian mengambil keputusan politik di tingkat tertinggi.
“Adapun penyelesaian konflik tersebut, perlunya upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa. Ini bukan lagi urusan teknis semata, melainkan persoalan yang menyangkut masa depan negara dan kedaulatan,” tegasnya.
Pigai menekankan, konflik yang berlarut-larut ini tidak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga negara saja. Diperlukan sinergi dan kesepakatan bersama yang melibatkan seluruh cabang kekuasaan serta unsur masyarakat sipil.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional dan masyarakat adat. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar terbaik,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang membuat setiap peristiwa di pelosok Papua kini bisa langsung diketahui oleh publik luas dalam waktu singkat. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih responsif dan bertindak cepat mencegah setiap bentuk kekerasan agar tidak terus memakan korban jiwa.
Selama ini, menurut pengamatan Pigai, penanganan masalah Papua lebih banyak dilakukan secara kasus per kasus atau reaktif setelah kejadian terjadi. Pendekatan tersebut dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, sehingga konflik terus berulang dan tidak kunjung usai.
“Selama ini pemerintah dan lembaga negara lebih banyak menangani persoalan yang bersifat teknis dan kasuistik. Namun pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan selama bertahun-tahun,” jelasnya.
Sebagai langkah ke depan, Kementerian HAM akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian konflik yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi warga negara dan mencari solusi damai yang menjawab persoalan secara mendasar. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
