Jakarta-Mediadelegasi: Sengkarut melanda program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang pemerintah sebagai pilar utama untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, di mana proyek andalan ini kini diterpa badai miring. Di balik ambisi percepatan fisik di lapangan, tersimpan cerita pilu dari para kreator di balik layar—para konsultan arsitek yang merancang cetak biru bangunan tersebut.
Sejumlah konsultan perencana mengaku menjadi korban dari sistem kejar tayang proyek prioritas ini. Mereka blak-blakan mengungkapkan bahwa honorarium atas jasa desain yang telah selesai dikerjakan sejak akhir tahun 2025 lalu, hingga kini belum menemui titik terang pembayaran.
Keluhan ini pertama kali mencuat ke publik dan menjadi perbincangan hangat setelah sebuah unggahan dari seorang konsultan perencana viral di platform media sosial Threads. Dalam unggahan tersebut, ia membeberkan kronologi bagaimana proyek yang diklaim mendapat atensi langsung dari lini kepresidenan ini menyisakan utang bagi para pekerja profesional.
Arsitek tersebut mengaku diminta menyusun desain Sekolah Rakyat dalam waktu yang sangat singkat. Alasan yang diterima kala itu adalah karena proyek ini merupakan instruksi langsung dari presiden dalam sebuah pertemuan bersama Menteri Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Output desain yang rumit itu dipatok harus rampung sebelum kalender 2025 berakhir. Pihak Satuan Kerja (Satker) PU Pusat beralasan bahwa anggaran yang dialokasikan menggunakan tahun anggaran 2025, yang diklaim sudah dipastikan cair sebelum fajar 2026 menyingsing.
“Tapi sampai sekarang kami belum dibayar sepeser pun sesuai janji Satker. Sudah terlambat 6 bulan dan belum ada tanda-tanda dibayar,” tulis konsultan tersebut dalam unggahannya yang kemudian dikutip media massa pada Rabu (17/6/2026).
Melihat kenyataan pahit ini, sang arsitek bahkan menuliskan kekecewaan mendalam yang bernada pasrah. Ia menyebut, jika karyanya dan rekan-rekan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) memang bermanfaat untuk anak-anak di daerah pelosok NKRI, ia mengikhlaskannya sebagai berkah walau tanpa dibayar oleh negara.
Namun, ia juga menyisipkan pesan menohok terkait tata kelola anggaran. Dirinya menegaskan, jika di dalam proyek ini terdapat praktik-praktik korup oleh oknum pemerintah, ia berdoa agar dijauhkan dari aliran uang yang tidak halal tersebut.
Respons Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
Sengkarut ini pun langsung memantik perhatian dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) selaku organisasi profesi yang menaungi para arsitek di tanah air. Ketua Umum IAI, Georgius Budi Yulianto, membenarkan bahwa desas-desus mengenai penundaan honorarium ini sudah sampai ke telinganya.
Pria yang akrab disapa Boegar ini mengungkapkan fakta yang tak kalah mengejutkan. Selain masalah belum dibayar, ada dinamika lain di mana beberapa arsitek justru dilaporkan diminta untuk mengementerian keuangan atau BPK untuk mengembalikan dana.
Meski demikian, Boegar memberikan klarifikasi tegas mengenai posisi organisasi. IAI secara institusi menyatakan tidak terlibat sama sekali dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan megaproyek Sekolah Rakyat tersebut sejak awal.
Menurut Boegar, keterlibatan para arsitek dalam proyek nasional ini murni bersifat personal. Jika ada anggota IAI yang ikut serta, hal itu berjalan atas penugasan individu dan bukan melalui jalur resmi organisasi profesi.
Ketiadaan pelibatan institusional ini membuat IAI tidak memiliki ruang bergerak sejak dini. Organisasi kehilangan kesempatan untuk melakukan kurasi teknis maupun memberikan pendampingan profesi yang semestinya didapatkan oleh para anggotanya.
Padahal, berkaca pada aturan yang ada, organisasi profesi memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. Pengawasan itu berjalan melalui pedoman profesi, kode etik, serta kaidah tata laku yang mengatur hak dan kewajiban antara arsitek dan pengguna jasa.
Saat ini, IAI tercatat memiliki sekitar 30.800 anggota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Organisasi ini juga dilengkapi dengan Badan Mediasi dan Advokasi yang siap pasang badan jika anggotanya terjerat sengketa atau persoalan hukum.
Namun, Boegar menegaskan bahwa mesin advokasi tersebut baru bisa bekerja secara legal formal setelah ada laporan resmi dari anggota yang dirugikan. Selama belum ada aduan tertulis, IAI hanya bisa memantau dari luar sirkuit konflik.
Sektor Konstruksi Turut Terguncang
Ternyata, jeritan tidak hanya datang dari meja gambar para arsitek. Sektor hilir, yakni para kontraktor pelaksana konstruksi di lapangan, dikabarkan juga menghadapi ujian serupa terkait pembiayaan proyek Sekolah Rakyat.
Isu ini menggelinding bak bola salju setelah munculnya berbagai keluhan di kanal YouTube resmi milik mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Di platform tersebut, terungkap bahwa arus kas (cash flow) para kontraktor mulai terengah-engah dan terganggu secara signifikan.
Para kontraktor dilaporkan harus memutar otak dan “gali lubang tutup lubang” demi menutupi biaya operasional. Mereka terpaksa merogoh kocek internal untuk mengamankan suplai material agar pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak mangkrak di tengah jalan.
Menanggapi riuh rendahnya isu miring tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, langsung pasang badan. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Dody secara tegas membantah adanya isu maretnya aliran dana operasional.
Dody mengklaim bahwa kabar mengenai keterbatasan arus kas yang dialami oleh para kontraktor di lapangan sama sekali tidak benar. Ia menegaskan, dari sisi pagu anggaran pemerintah, tidak ada indikasi hambatan finansial yang bisa menahan hak para pekerja.
Saat dikejar pertanyaan oleh awak media mengenai potensi adanya kendala teknis lain yang menghambat jalannya proyek prioritas ini, Dody kembali meyakinkan publik bahwa situasi di lapangan masih berada dalam koridor yang aman.
Alasan Pemerintah: Progres Belum Cukup untuk Tagihan
Dody kemudian membeberkan duduk perkara dari sudut pandang kementeriannya. Menurutnya, masalah utama yang terjadi di lapangan bukanlah tentang ketiadaan atau kemacetan anggaran dari bendahara negara.
Pemerintah berdalih bahwa para kontraktor memang belum bisa mencairkan dana karena mereka sendiri belum mengajukan invoice resmi. Pengajuan tagihan belum dilakukan lantaran progres fisik pembangunan di lapangan dinilai belum mencapai tahapan termin yang dipersyaratkan untuk pencairan.
Menteri PU menambahkan, untuk memastikan agar proyek ini tidak meleset dari target yang dicanangkan presiden, ia terus melakukan pengawasan ketat. Dirinya mengaku rutin turun ke lapangan guna memacu ritme kerja para pelaksana proyek di daerah.
“Makanya kan saya setiap hari keliling kerjanya. Gebrak-gebrak soal progres,” pungkas Dody mengakhiri penjelasannya. Di tengah klaim “aman” dari sang menteri, publik kini menanti bagaimana pemerintah menyelesaikan hak para arsitek yang karyanya sudah telanjur berdiri namun belum dihargai. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
