Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi dengan tenang putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai kerabat dekat, Bobby menegaskan Gibran adalah seorang sarjana, dan mengajak seluruh pihak mengalihkan perhatian pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Ya, Mas Gibran setau saya sarjana ya. Ya, iya, sarjana,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (9/10/2026). Ia menilai perdebatan soal ijazah ini sudah berulang terjadi — bermula dari masa pemerintahan mertuanya, Joko Widodo, dan kini berlanjut ke Gibran dengan pola yang serupa.
“Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Punya Mas Gibran dipermasalahkan sarjananya. Saran saya, sekalian aja dipermasalahkan sarjananya,” ucapnya menyentil polemik yang dinilai berulang dan tidak produktif.
Bobby menekankan fokus pejabat publik seharusnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Banyak warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan inilah yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan ketimbang perdebatan yang dinilai tidak menyentuh kesejahteraan langsung masyarakat.
“Hari ini yang perlu kita pikirkan itu masyarakat. Masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang mengeluhkan kebutuhan dasarnya. Saya rasa itu yang harus diutamakan,” jelasnya.
Putusan MK sendiri menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai peserta Pilpres 2024. Ketua MK Suhartoyo menegaskan hal tersebut menjadi alasan utama penolakan. Mahkamah juga menegaskan tidak berwenang membatalkan keterpilihan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden,” ujar Hakim Adies Kadir membacakan pertimbangan putusan. Keputusan ini bersifat final dan menutup jalur hukum terkait persoalan administrasi pencalonan pada pemilu lalu.
Bobby berharap putusan ini menjadi titik tenang bagi seluruh elemen bangsa. Energi yang sempat tersedot ke perdebatan panjang dapat dialihkan kembali untuk mempercepat pembangunan, menumbuhkan ekonomi, serta menjaga stabilitas demi kepentingan seluruh rakyat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
