Medan-Mediadelegasi: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proyeksi pendapatan serta belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar dalam finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dirumuskan melalui sinkronisasi lanjutan dengan menyerap masukan komisi-komisi DPRD Sumut serta menyesuaikan sejumlah pos anggaran.
Rapat sinkronisasi dan finalisasi itu digelar di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026). Jalannya rapat dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga, serta dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam paparannya, Timur Tumanggor menguraikan bahwa setelah menjalani proses sinkronisasi dan finalisasi selama beberapa pekan terakhir serta mengakomodasi hasil pembahasan komisi, struktur rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian pada sisi pendapatan dan belanja daerah.
“Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000,” kata Timur Tumanggor di hadapan pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut.
Tambahan pendapatan daerah sebesar Rp10,5 miliar tersebut bersumber dari tiga pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah yang naik Rp4 miliar, retribusi daerah bertambah Rp5,5 miliar, dan lain-lain PAD yang sah meningkat Rp1 miliar.
Pergeseran Belanja, Pembiayaan, dan Hibah Kesra
Sejalan dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga bertambah Rp10,5 miliar dari sebelumnya sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Sementara itu, pos pendapatan transfer masih mengikuti acuan surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan besaran yang sama untuk sementara waktu, demikian juga pos lain-lain pendapatan yang sah.
Pada sisi belanja daerah, penyesuaian tersebut turut disertai pergeseran internal antara belanja operasi dan belanja transfer. Belanja operasi mengalami penurunan Rp50 miliar, sementara belanja transfer—khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)—naik sebesar Rp60,5 miliar.
Adapun untuk struktur pembiayaan Tahun Anggaran 2027, proyeksi surplus maupun penerimaan pembiayaan dipatok sebesar Rp125 miliar tanpa ada pengeluaran pembiayaan. Dengan skema tersebut, pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan berimbang atau nol.
Selain membahas struktur makro KUA-PPAS 2027, forum rapat juga menyinggung tindak lanjut penataan organisasi dan anggaran perangkat daerah, di antaranya pengalihan anggaran serta 35 tenaga alih daya (outsourcing) akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Rapat turut mengulas pencairan hibah di sektor kesejahteraan rakyat (Kesra), seperti bantuan bagi rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Hibah yang telah memenuhi ketentuan Tahun Anggaran 2026 akan dicairkan sesuai aturan yang disepakati, sedangkan yang belum memenuhi syarat pada tahun berjalan akan dialokasikan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2027.
Di penghujung pemaparan rekapitulasi hasil finalisasi KUA-PPAS 2027, pimpinan rapat meminta persetujuan peserta atas hasil pembahasan tersebut. Kesepakatan itu disetujui oleh peserta rapat untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan penyusunan anggaran daerah. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan






