Jakarta-Mediadelegasi: Juru Bicara DPP Partai Gerindra Kamrussamad menyoroti pemadaman listrik bergilir serta antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah. Ia meminta menteri yang bertanggung jawab atas sektor energi segera dievaluasi, mengingat persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Pernyataan itu disampaikan Kamrussamad dalam forum debat terbuka bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan” di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
“Masa dibiarkan listrik padam menyala bergilir di berbagai daerah? Masa dibiarkan antrean BBM terjadi di beberapa daerah? Berarti kementerian yang bertanggung jawab terhadap keperluan hajat hidup orang banyak harus dievaluasi. Siapa menterinya?” tegas Kamrussamad.
Ia mengingatkan bahwa persoalan pelayanan publik seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, dikhawatirkan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jangan sampai mereka memiliki tujuan tersembunyi untuk menciptakan ketidakpercayaan dari masyarakat,” ujarnya.
Kamrussamad juga menyinggung besarnya alokasi anggaran negara yang disiapkan setiap tahun untuk subsidi dan kompensasi energi serta pangan. Menurutnya, nilainya sudah melebihi Rp500 triliun, sehingga pelaksanaannya wajib memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Padahal subsidi dan kompensasi setiap tahun sudah kita alokasikan lebih dari Rp500 triliun di dalam APBN untuk kebutuhan energi dan pangan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda turut mengkritik pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ia menilai kebijakan yang bertujuan baik tetap perlu ditinjau ulang jika hasilnya belum menyelesaikan masalah di lapangan.
Huda secara khusus menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta persoalan rangkap jabatan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja.
“Saya sangat setuju menteri yang tidak kompeten harus dievaluasi, bahkan diganti. Kita melihat banyak menteri yang tidak bisa menerjemahkan kebijakan. Contohnya Bahlil Lahadalia,” ungkap Huda.
Menanggapi hal itu, Kamrussamad menegaskan rangkap jabatan di kabinet tidak boleh berlangsung terlalu lama. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas kinerja serta memperlambat penyelesaian masalah yang mendesak.
“Rangkap jabatan tidak boleh terlalu lama. Karena itu akan mengurangi kualitas produktivitas penyelesaian masalah,” tandas Kamrussamad.
Forum ini menjadi salah satu ruang publik yang menggelar penilaian kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa jabatan. Berbagai pihak meminta pemerintah merespons keluhan warga terkait ketersediaan energi dan memperbaiki kualitas pelayanan secara menyeluruh. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
