Medan-Mediadelegasi: Aliansi Horas Halak Hita hari ini (03/10/2025) menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Grand City Hall, Medan, bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Ephorus HKBP, kepala daerah sekitar Danau Toba, serta perwakilan masyarakat adat terkait konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi melakukan orasi dengan tuntutan utama menutup operasional PT TPL yang dinilai telah menimbulkan konflik, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.
“Kami datang untuk mendukung penuh pemerintah, DPR, Ephorus HKBP, Komnas HAM, serta seluruh elemen terkait agar segera mengambil langkah tegas menutup PT TPL. Perusahaan ini sudah terlalu lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat di tanah leluhur mereka,” ujar Andreas Sitompul, Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita.
Selain mendesak penutupan PT TPL, Aliansi Horas Halak Hita juga menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Utara. Menurut mereka, aparat kepolisian gagal menciptakan kondisi aman dan justru diduga terlibat dalam berbagai tindakan represif terhadap masyarakat adat.
“Banyak laporan menyebut bahwa sebagian besar komplotan yang melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat berasal dari pihak kepolisian. Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi bagian dari penindasan,” tegas Andreas dalam orasinya.
