Jika ada PMI yang lolos dari syarat-syarat itu, sambung Anne, maka pemerintahan desa atau kecamatan segera berkoordinasi dengan tim Satgas Covid kabupaten.
“Hal ini dilakukan guna mengantisipasi sebaran virus Corona dari luar negeri yang dibawa oleh PMI,” ujarnya.
Ia menambahkan terkait dengan PMI, sebenarnya Purwakarta masih memberlakukan moratorium, khususnya ke Timur Tengah dan Malaysia.
“Kalaupun saat ini ada PMI yang kembali dari negara-negara yang dimoratorium ini, maka mereka pergi ke negara itu dengan jalan lain,” kata Anne.
“Seperti, melalui pendaftaran dari daerah tetangga. Jadi, di dinas kitanya tak terdaftar, tapi warga itu kembali dari Timteng dan Malaysia. Berarti mereka, daftarnya ditenggarai dari daerah tetangga,” tambahnya.
Sementara, Camat Tegalwaru Beni Primiadi mengaku sudah menerima instruksi dari bupati terkait dengan antisipasi kepulangan PMI.
“Dikecamatan Tegalwaru, kami telah menyiapkan posko dan memberlakukan PPMK mikro hingga tingkat RT dan RW. Dengan kebijakan ini, kedatangan PMI bisa terpantau dan bisa langsung di laporkan ke satgas covid di tingkat desa,” jelasnya.
Terkait ruang isolasi, sambung Beni, setiap desa di wilayahnya sudah menyiapkan ruangan isolasi mandiri. “Di Kecamatan Tegalwaru, ada 13 desa. Semua desa terdapat warga yang menjadi PMI. Tapi, yang paling banyak ada di Desa Sukamulya, Pasangrahan dan Cisarua,” pungkasnya. D/Jbr-Par
