Jakarta-Mediadelegasi: Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang. Di antaranya adalah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2015-2017, Ken Dwijugiasteadi.
Selain Ken, empat orang lain yang dicegah adalah Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang Jawa Tengah Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu Karl Layman, konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo, dan Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono. Informasi pencegahan ini kemudian dibenarkan Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman.
Mereka dicegah dalam kaitan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna mengkonfirmasi hal ini pada Kamis (20/11/2025),
mengatakan permintaan cegah dan tangkal telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, status kelima orang itu masih sebagai saksi.
Dalam penyidikan kasus itu, penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, antara lain kediaman eks pejabat Ditjen Pajak dan kantor Kemenkeu. Mereka juga telah memeriksa beberapa saksi, meskipun Anang tidak merinci apakah kelima orang yang dicekal sudah diminta keterangan atau belum.
Terkait modusnya, Anang menjelaskan bahwa kasus ini terkait dengan pemberian atau kompensasi agar nominal pajak yang dibayarkan lebih kecil dari seharusnya. “Ada kesepakatan dan ada ini, ada (dugaan) pemberian itu. (Dugaan) Suap lah, (untuk) memperkecil dengan tujuan tertentu,” ujarnya.
Pada Selasa (18/11/2025), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menegaskan bahwa lembaganya menghormati dan akan mendukung proses hukum yang berjalan secara independen. Penggeledahan Kejagung dinilai penting dan krusial untuk menjaga integritas Ditjen Pajak.
