mengakibatkan kurangnya pelatihan guide lokal, pembangunan geosite standar, dan program pendidikan berkelanjutan.
Untuk menghindari pencabutan status UGGp, Gubernur Sumatera Utara perlu mengambil langkah strategis dan konkret. Prioritasnya adalah memimpin langsung rapat koordinasi terpadu lintas kabupaten/kota dan sektor,
melakukan realokasi dan refokus anggaran untuk mendukung aktivitas geopark secara substansial, memastikan Badan Pengelola TCUGGp memiliki otoritas eksekusi penuh, serta menjalin komunikasi aktif dengan UNESCO. Penting juga untuk menghidupkan peran serta masyarakat lokal melalui pelatihan dan pembentukan komunitas sadar geopark.
Waktu semakin mendesak, mengingat kunjungan tim asesor UNESCO dijadwalkan pertengahan 2025. Kepemimpinan yang tegas dan visioner dari Gubernur sangat dibutuhkan untuk membalikkan keadaan.
Ini bukan hanya soal status geopark, tetapi juga reputasi Indonesia di dunia, keberlanjutan lingkungan Danau Toba, dan masa depan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Pertanyaan besar kini menggema: Akankah Gubernur Sumatera Utara benar-benar hadir dan memimpin penyelamatan Geopark Danau Toba? Keputusan beliau akan menentukan nasib warisan dunia ini, menentukan apakah “kartu kuning”
akan berubah menjadi “kartu merah”, atau apakah beliau akan menjadi pemimpin yang menyelamatkan warisan dunia untuk generasi mendatang.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
