Medan-Mediadelegasi: Sejumlah kalangan mengindikasikan hal yang tidak beres pada pelaksanaan lelang proyek oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemko Medan. Pasalnya, sejumlah perusahaan yang bermasalah dan terindikasi merugikan Negara pada Proyek Tahun Anggaran 2020-2021, justru dimenangkan pada lelang Proyek TA 2021-2022.
Akibat kondisi ini, Ketua Gerakan Baru Anti Korupsi Provinsi Sumatera Utara (Gebak Sumut) Daniel S, bersama beberapa pegiat sosial Osril Limbong dan sejumlah rekanan, Selasa (31/8), di Medan meminta Walikota Medan mengevaluasi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Medan.
Menurut mereka, sejumlah perusahaan yang terindikasi merugikan negara dalam proyek tahun lalu di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, namun menjadi pemenang lelang untuk Proyek tahun ini, di antaranya CV TA, CV RE, CV THE yang rekam jejaknya jelek.
Ketiganya, kata Danel S dan Osril Limbong melaksanakan kegiatan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan dan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan di bawah pimpinan Tondi Nasha Yusuf Nasution. “Namun anehnya, perusahaan tersebut memenangkan kembali proyek pada dinas yang sama tahun anggaran 2021,” ungkap keduanya.
Ini artinya, sambung Daniel, ULP Kota Medan yang dikepalai Topan Ginting dinilai tak punya filter dalam mengawal dan menjaga kebocoran uang negara masuk ke sejumlah pengusaha tersebut.
“Kami menilai Walikota Medan Bobby Afif Nasution perlu mengevaluasi Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kaban ULP bahkan jika perlu mencopotnya jika terbukti meyalahi tugasnya,” tegas Danel dan Osril.
