Pemkot Medan, lanjut Rizka, berencana mengajukan sampel baru dari perangkat daerah yang berbeda. Untuk itu, pada akhir tahun ini, Diskominfo Medan bersama Bappeda dan BPS akan menjaring perangkat daerah yang memiliki kegiatan statistik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa data yang valid menjadi kunci pembangunan. “Saya menekankan bahwa statistik sektoral merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tandas Tito. Perlu diketahui, IPS merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan SDI dan statistik sektoral, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Perhelatan tersebut turut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Pelaksana Tugas (Plt) BPS Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran BPS se-Indonesia, serta wali data dari lima provinsi, 63 kabupaten, serta 25 kota yang meraih predikat Baik.D|red
