MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri, Harus Mundur atau Pensiun Dulu

Kamis, 13 November 2025 - 14:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MK Putuskan: Anggota Polri Wajib Mundur untuk Duduki Jabatan Sipil. Foto: Ist.

MK Putuskan: Anggota Polri Wajib Mundur untuk Duduki Jabatan Sipil. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. MK memutuskan bahwa anggota Polri tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil tersebut, anggota Polri diharuskan mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

Keputusan ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang melakukan gugatan atas norma pasal 28 ayat (3) dan penjelasan pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Dalam amar putusan, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, Tambahan lembaran negara nomor 4168) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BACA JUGA:  Bupati dan Sekda Kuansing Ditahan KPK Usai Serahkan Diri, Dugaan Suap Jual Beli Jabatan Sekda Terbongkar

“Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana mestinya,” katanya.

Sementara dalam pertimbangannya, Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002.

“Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud,” ucap Ridwan.

Perumusan tersebut berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Sebagai informasi, permohonan Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Syamsul Jahidin merupakan mahasiswa doktoral sekaligus advokat. Sedangkan Christian Adrianus Sihite adalah lulusan sarjana ilmu hukum yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

BACA JUGA:  Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat, Semburkan Abu Setinggi 2.500 Meter dan Picu Hujan Abu

Para Pemohon mengujikan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

Dengan adanya putusan MK ini, diharapkan terjadi kepastian hukum terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil, serta memberikan kesempatan yang sama bagi ASN di luar kepolisian untuk mengembangkan karier. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

2 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru