Jakarta-Mediadelegasi: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menunda agenda ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan koordinasi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut diundur hingga pekan depan.
Kepastian penundaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro.
“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Agenda ekspose bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut sejatinya merupakan tindak lanjut setelah penyidik Bareskrim Polri merampungkan gelar perkara dugaan makar pada Kamis (19/11/2026).
Dalam gelar perkara tersebut, Susatyo menjelaskan bahwa tim penyidik memfokuskan pendalaman pada tiga unsur utama guna memperkuat konstruksi hukum. Ketiga fokus tersebut meliputi tindakan persiapan, adanya pemufakatan yang dimulai sejak tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan dugaan tindak pidana makar.
“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” ujar Susatyo.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka dan Sanksi Pemecatan
Sebagai informasi, dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Di sisi lain, proses penegakan kode etik profesi di internal kepolisian juga terus berjalan. Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026), yang kemudian disusul pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Modus Penyadapan dan Pasal yang Dijerat
Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyadapan ilegal tersebut diduga terjadi sepanjang periode 2025 hingga 2026. Modus yang digunakan yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi resmi.
Tidak hanya menyasar Presiden, praktik penyadapan tanpa izin ini juga diduga menargetkan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






