Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro memberikan keterangan pers terkait penundaan ekspose kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo. Foto: Ist.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro memberikan keterangan pers terkait penundaan ekspose kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menunda agenda ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan koordinasi yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut diundur hingga pekan depan.

Kepastian penundaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro.

“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Agenda ekspose bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut sejatinya merupakan tindak lanjut setelah penyidik Bareskrim Polri merampungkan gelar perkara dugaan makar pada Kamis (19/11/2026).

Dalam gelar perkara tersebut, Susatyo menjelaskan bahwa tim penyidik memfokuskan pendalaman pada tiga unsur utama guna memperkuat konstruksi hukum. Ketiga fokus tersebut meliputi tindakan persiapan, adanya pemufakatan yang dimulai sejak tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan dugaan tindak pidana makar.

“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” ujar Susatyo.

BACA JUGA:  Kapolri: Polri Koordinasi dengan FBI untuk Usut Teror Bom di Pesawat Saudi Airlines

Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka dan Sanksi Pemecatan

Sebagai informasi, dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Di sisi lain, proses penegakan kode etik profesi di internal kepolisian juga terus berjalan. Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026), yang kemudian disusul pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

BACA JUGA:  Respons Kecelakaan Maut, AHY Instruksikan Percepatan Pembangunan Flyover Tutup Lintasan Sebidang

Modus Penyadapan dan Pasal yang Dijerat

Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyadapan ilegal tersebut diduga terjadi sepanjang periode 2025 hingga 2026. Modus yang digunakan yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi resmi.

Tidak hanya menyasar Presiden, praktik penyadapan tanpa izin ini juga diduga menargetkan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

13 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya
Roy Suryo Pamer Kaus ‘Rismon End Game’ di PN Jaktim, Sindir Rismon Sianipar Mangkir dari Sidang Kasus Ijazah Jokowi
Komisi III DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan, Simak 10 Poin Utamanya
Bank Indonesia Naikkan BI Rate 25 Bps ke Level 6 Persen pada November 2026, Perkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Shenzhen China untuk Hadiri KTT APEC ke-33, Disambut Meriah Tarian dan Pasukan Kehormatan
Aturan Baru Polri Terbit, Sidang Etik Kini Bisa Digelar Online Jelang Sidang Jenderal Listyo Sigit Pekan Depan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 16:58 WIB

Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran

Kamis, 19 November 2026 - 16:17 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya

Rabu, 18 November 2026 - 17:26 WIB

Roy Suryo Pamer Kaus ‘Rismon End Game’ di PN Jaktim, Sindir Rismon Sianipar Mangkir dari Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Berita Terbaru