Jakarta-Mediadelegasi: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah tegas spekulasi yang menyebut pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril memastikan bahwa selama pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026) tersebut, topik politik terkait pengisian kursi wakil presiden sama sekali tidak disinggung.
“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ungkap Yusril dalam keterangannya.
Selain menepis isu cawapres, Yusril juga meluruskan bahwa pertemuan dua menteri tersebut tidak menyentuh persoalan kasus penyadapan maupun dugaan makar yang tengah bergulir. Ia menilai Menhan sangat memahami batas kewenangan institusional, di mana penanganan tindak pidana penyadapan dan makar sepenuhnya merupakan ranah penegakan hukum pihak kepolisian.
Sementara itu, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam memantau kasus tersebut murni berkaitan dengan aspek penerapan serta penafsiran norma hukum pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Fokus Matangkan Revisi UU Pertahanan Negara untuk Awal 2027
Yusril mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuannya bersama Menhan Sjafrie adalah membicarakan persiapan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Draf perubahan regulasi ini tengah digarap bersama antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI, dengan target pengajuan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pada awal tahun 2027 mendatang.
Menhan Sjafrie secara khusus meminta masukan dan dukungan Yusril untuk mempercepat penyusunan draf tersebut, mengingat rekam jejak Yusril yang turut membidani lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2002 saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” tutur Yusril.
Menyambut permintaan itu, Yusril menyatakan kesiapannya membantu tahap penyiapan awal, sementara urusan teknis serta pembahasan lanjutan di parlemen nantinya akan dijalankan oleh Menteri Hukum bersama Menteri Pertahanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut pandangan Yusril, pembaruan regulasi pertahanan sudah sangat mendesak dilakukan agar selaras dengan dinamika ancaman modern. Usia undang-undang yang telah mencapai seperempat abad menuntut penyesuaian terhadap pergeseran geopolitik global maupun kemajuan teknologi pertahanan mutakhir.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” pungkas Yusril. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






