Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membahas revisi UU Pertahanan Negara di Jakarta. Foto: Ist.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin membahas revisi UU Pertahanan Negara di Jakarta. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah tegas spekulasi yang menyebut pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril memastikan bahwa selama pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026) tersebut, topik politik terkait pengisian kursi wakil presiden sama sekali tidak disinggung.

“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ungkap Yusril dalam keterangannya.

Selain menepis isu cawapres, Yusril juga meluruskan bahwa pertemuan dua menteri tersebut tidak menyentuh persoalan kasus penyadapan maupun dugaan makar yang tengah bergulir. Ia menilai Menhan sangat memahami batas kewenangan institusional, di mana penanganan tindak pidana penyadapan dan makar sepenuhnya merupakan ranah penegakan hukum pihak kepolisian.

BACA JUGA:  Yusril Ungkap Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Mengarah ke Indikasi Makar

Sementara itu, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam memantau kasus tersebut murni berkaitan dengan aspek penerapan serta penafsiran norma hukum pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Fokus Matangkan Revisi UU Pertahanan Negara untuk Awal 2027

Yusril mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuannya bersama Menhan Sjafrie adalah membicarakan persiapan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Draf perubahan regulasi ini tengah digarap bersama antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI, dengan target pengajuan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pada awal tahun 2027 mendatang.

Menhan Sjafrie secara khusus meminta masukan dan dukungan Yusril untuk mempercepat penyusunan draf tersebut, mengingat rekam jejak Yusril yang turut membidani lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2002 saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” tutur Yusril.

BACA JUGA:  Yusril: Perjanjian Helsinki Tak Bisa Jadi Rujukan Sengketa 4 Pulau

Menyambut permintaan itu, Yusril menyatakan kesiapannya membantu tahap penyiapan awal, sementara urusan teknis serta pembahasan lanjutan di parlemen nantinya akan dijalankan oleh Menteri Hukum bersama Menteri Pertahanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut pandangan Yusril, pembaruan regulasi pertahanan sudah sangat mendesak dilakukan agar selaras dengan dinamika ancaman modern. Usia undang-undang yang telah mencapai seperempat abad menuntut penyesuaian terhadap pergeseran geopolitik global maupun kemajuan teknologi pertahanan mutakhir.

“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” pungkas Yusril. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

10 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru