Kubu Roy Suryo Lapor Rismon Sianipar dan Istri ke Polda Metro Jaya, Diduga Palsukan ISBN Buku ‘Gibran End Game’

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji (kanan), memberikan keterangan pers di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026). Ia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi melaporkan Rismon Sianipar, istri, serta timnya atas dugaan pemalsuan dokumen berupa nomor ISBN pada buku Gibran End Game cetakan pertama, dengan melampirkan Pasal 391 KUHP sebagai dasar hukum laporan. Foto: Ist.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji (kanan), memberikan keterangan pers di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026). Ia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi melaporkan Rismon Sianipar, istri, serta timnya atas dugaan pemalsuan dokumen berupa nomor ISBN pada buku Gibran End Game cetakan pertama, dengan melampirkan Pasal 391 KUHP sebagai dasar hukum laporan. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Perselisihan antara kubu Roy Suryo dengan Rismon Sianipar semakin memanas dan kini telah masuk ranah hukum. Roy Suryo beserta pihaknya resmi melaporkan Rismon Sianipar, istri, serta timnya ke Polda Metro Jaya. Laporan ini diajarkan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan Nomor Buku Standar Internasional atau International Standard Book Number (ISBN) pada buku berjudul ‘Gibran End Game’.

Pelaporan ini dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum dari Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, saat memberikan keterangan di lingkungan Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026). Kehadiran tim hukum tersebut menandai langkah resmi yang diambil untuk menuntaskan masalah yang dianggap melanggar hukum administrasi dan ketentuan penerbitan buku tersebut.

“Hari ini resmi laporkan Rismon dkk, di antaranya Rismon, kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini kemungkinan ada yang lain dan pasal dilaporkan 391 tentang pemalsuan dokumen,” tegas Abdul Gafur Sangadji. Ia menjelaskan bahwa laporan ini memuat beberapa nama pihak yang dianggap memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerbitan buku tersebut.

Menurut penelusuran dan keterangan yang disampaikan Abdul, permasalahan ini berawal dari adanya dua kali pencetakan buku ‘Gibran End Game’ dengan kondisi legalitas yang berbeda. Hal inilah yang menjadi dasar utama mengapa pihaknya mencium adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Rismon beserta jajarannya.

BACA JUGA:  Sengkarut Sekolah Rakyat: Desain Dikebut, Anggaran Macet, dan Jeritan Arsitek yang Belum Dibayar

“Ditudingkan bahwa Rismon bersama istri dan timnya telah memalsukan ISBN dalam buku ‘Gibran End Game’ versi pertama, cetakan pertama, karena ada dua cetakan. Pertama yang digunakan diduga palsu, pada cetakan kedua ISBN benar,” ungkap Abdul merinci kronologi yang menjadi dasar laporan tersebut.

Ia menegaskan, pada edisi atau cetakan pertama yang beredar di masyarakat, kode ISBN yang tercantum di dalamnya ternyata tidak sah atau palsu. Namun, kejanggalan ini baru terungkap saat dibandingkan dengan cetakan kedua, di mana nomor ISBN yang tertera sudah resmi, sah, dan terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbedaan data nomor identitas buku antara dua edisi inilah yang menjadi kunci permasalahan hukum. Menurut pandangan kubu Roy Suryo, adanya perbedaan yang mencolok ini membuktikan bahwa pada tahap awal penerbitan, pihak Rismon telah menggunakan dokumen atau kode yang tidak sesuai prosedur hukum penerbitan buku di Indonesia.

Abdul juga mengklaim bahwa pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, telah bersedia dan menerima laporan yang diajarkan tersebut. Penerimaan laporan ini dilakukan setelah tim hukumnya melengkapi berkas-berkas persyaratan serta menyertakan sejumlah barang bukti yang dianggap cukup untuk mendalami kasus dugaan pemalsuan ini.

Poin penting lainnya yang disampaikan oleh Abdul adalah bahwa dalam laporannya kali ini, isi atau materi tulisan yang ada di dalam buku ‘Gibran End Game’ sama sekali tidak dipermasalahkan. Pihaknya tidak menggugat kebenaran isi tulisan, pendapat, maupun fakta yang dikemukakan di dalam buku tersebut.

BACA JUGA:  Dewan HAM PBB Dipimpin Indonesia

Fokus utama sengketa yang dibawa ke meja hukum murni berkaitan dengan aspek administratif dan legalitas penerbitan. Masalah pokok yang dipermasalahkan hanya terbatas pada ketidakabsahan nomor ISBN yang tercantum pada sampul halaman identitas buku saat pertama kali dicetak dan diedarkan ke publik.

Pasal 391 yang disangkakan dalam laporan ini mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen. Pasal ini masuk dalam kategori tindak pidana yang merugikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara, yang mana pelakunya dapat diancam dengan sanksi pidana penjara sesuai aturan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kini, laporan tersebut sudah masuk ke dalam sistem penyidikan Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian diharapkan segera memanggil pihak terlapor maupun saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Kasus ini menjadi babak baru perseteruan kedua kubu yang sebelumnya sudah kerap bersilang pendapat di ruang publik, dan kini pertarungan argumen beralih ke meja hijau untuk mencari kebenaran hukum. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahlil: Stok BBM Nasional 16–18 Hari Masih Aman, Pertalite Paling Tekan, Pasokan Dipercepat
Kepala KSP Listyo Sigit: Kopdes Merah Putih Bisa Jual Obat Bebas dan Bebas Terbatas
Anggota DPR Hasbiallah Ilyas: Pelaku Korupsi Dana BNPB Harus Dihukum Berat, Tak Boleh Ditoleransi
Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak: Akan Pelajari Putusan MK Revisi UU Peradilan Militer
Jokowi: Hak Angket DPR Adalah Hak Konstitusional Semua Partai Terkait Polemik Ijazah Gibran
BI: Rupiah Melemah Terbatas 0,28%, Tetap Terkendali Meski Tekanan Global Berlanjut
KPK Sita Ember Biru dan Uang Rp1,9 Miliar, OTT Bupati Klaten Naik ke Tahap Penyidikan
Prabowo Lantik Tandyo Budi Revita Jadi KSAD, Maruli Simanjuntak Bergeser Wakil Panglima TNI
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:05 WIB

Bahlil: Stok BBM Nasional 16–18 Hari Masih Aman, Pertalite Paling Tekan, Pasokan Dipercepat

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:19 WIB

Kepala KSP Listyo Sigit: Kopdes Merah Putih Bisa Jual Obat Bebas dan Bebas Terbatas

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:54 WIB

Anggota DPR Hasbiallah Ilyas: Pelaku Korupsi Dana BNPB Harus Dihukum Berat, Tak Boleh Ditoleransi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:10 WIB

Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak: Akan Pelajari Putusan MK Revisi UU Peradilan Militer

Jumat, 16 Oktober 2026 - 11:27 WIB

BI: Rupiah Melemah Terbatas 0,28%, Tetap Terkendali Meski Tekanan Global Berlanjut

Berita Terbaru