Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat Syah Afandin akhir pekan lalu. Ia menyatakan sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi kembali, mengingat daerah itu sudah berulang kali tercoreng kasus korupsi.
“Sangat disayangkan kejadian ini kembali menimpa Kabupaten Langkat. Penangkapan Bupati oleh KPK tentu menjadi kabar buruk yang harus kita akui, dan ini bukan kali pertama kasus serupa mencuat di sana,” tegas Bobby kepada wartawan di Medan, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, keterulangan masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas di lingkungan birokrasi setempat. Seolah tidak ada pelajaran berharga yang diambil dari kasus-kasus sebelumnya yang juga merugikan keuangan daerah secara besar-besaran.
Bobby lantas menegaskan bahwa pihak yang paling menderita dan menjadi korban utama dari praktik korupsi semacam ini bukanlah pejabat, melainkan rakyat biasa yang mengharapkan pelayanan dan kesejahteraan.
“Yang paling dikorbankan itu adalah masyarakat. Mereka yang menunggu jalan bagus, sekolah layak, dan fasilitas kesehatan memadai justru kecewa karena uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan bahwa setiap rupiah yang masuk ke kas daerah sejatinya diperuntukkan bagi kemajuan Langkat. Dana tersebut bersumber dari pajak dan pendapatan daerah yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk pembangunan nyata.
“Uang yang diduga dikorupsi itu hak rakyat. Itu untuk membangun jalan, memperbaiki sekolah, hingga menjamin kebutuhan hidup warga. Kalau diselewengkan, berarti masa depan daerah ini yang dirusak,” tambahnya.
Kasus ini makin memprihatinkan karena Syah Afandin atau akrab disapa Ondim baru saja dilantik dan memimpin Langkat untuk periode 2025–2030. Harapan warga terhadap pemimpin baru seolah pupus bahkan sebelum program kerjanya berjalan maksimal.
Bobby menilai, penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa siapa pun yang berani memainkan uang rakyat tidak akan luput dari jangkauan hukum, meski baru duduk di kursi kekuasaan.
“Tak ada tempat aman bagi pelaku korupsi. KPK bertindak tegas, dan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah serta jajarannya agar tidak tergoda menyentuh anggaran yang bukan haknya,” tandasnya.
Ia pun berharap kasus ini segera diusut tuntas tanpa pandang bulu. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab, agar kerugian negara bisa dikembalikan dan kepercayaan publik sedikit demi sedikit pulih.
Bobby juga mengimbau masyarakat Langkat tetap tenang dan mengawasi jalannya proses hukum. Ia berjanji Pemprov Sumut akan memantau kondisi daerah agar pelayanan publik tetap berjalan lancar meski kepemimpinan sedang terguncang. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Miranda
Editor : Alan
