Wagub Surya Dorong Pembaruan UU SPPN, Enam Usulan Krusial Pemprov Sumut Diserap DPD RI

Selasa, 29 September 2026 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Sumut Surya menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (29/9/2026). Foto: Ist.

Wakil Gubernur Sumut Surya menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (29/9/2026). Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Langkah ini dinilai mendesak agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan berjalan lebih terpadu dan mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (29/9/2026). Kunjungan yang diikuti 27 anggota DPD RI ini digelar dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU SPPN, serta dihadiri jajaran Pemprov Sumut dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.

Surya menyampaikan apresiasi atas perhatian DPD RI terhadap Sumatera Utara. Ia menegaskan pembaruan UU SPPN sangat krusial mengingat telah lebih dari dua dekade regulasi tersebut berlaku, sementara dinamika pembangunan terus berkembang dan menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh.

“Pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan membutuhkan keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta keterhubungan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujar Surya.

BACA JUGA:  Wagub Sumut Surya Lantik 188 Pejabat, Tekankan Sinergi & Kerja Nyata Demi Pelayanan Publik

Dalam pertemuan tersebut, Surya memaparkan enam poin krusial yang diusulkan Pemprov Sumut untuk dimasukkan ke dalam pembaruan UU SPPN. Poin pertama adalah memperjelas batasan kewenangan, lokasi program, serta pembiayaan agar menjawab tantangan strategis daerah, seperti percepatan pembangunan Kepulauan Nias, penguatan konektivitas, hingga hilirisasi komoditas unggulan.

Kedua, mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan mulai dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, hingga investasi swasta. Langkah ini penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah sehingga program prioritas tetap dapat berjalan.

Ketiga, mengubah pola perencanaan yang selama ini cenderung sektoral menjadi pendekatan yang menghubungkan sektor produksi, industri, infrastruktur, logistik, hingga akses pasar. Keterkaitan ini diharapkan menciptakan dampak ekonomi yang berantai dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Keempat, menyempurnakan sistem evaluasi pembangunan yang tidak lagi sekadar mengukur penyerapan anggaran, melainkan berfokus pada capaian hasil, dampak, serta manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kualitas pelaksanaan menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar cepat selesai.

BACA JUGA:  Wagub Sumut Surya: Gunungsitoli Capai Target UHC, Tetap Jangan Puas dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Kelima, mewajibkan penggunaan data yang terstandar, mutakhir, dan konsisten sejak tahap penyusunan rencana hingga evaluasi. Keseragaman data ini diharapkan menghindari perbedaan angka perhitungan antara pusat dan daerah yang kerap menjadi hambatan dalam penyelarasan program.

Keenam, menetapkan kriteria dan indikator perubahan rencana yang jelas dan terukur. Hal ini agar perencanaan tetap responsif terhadap risiko bencana maupun dinamika ekonomi yang berubah, tanpa mengorbankan disiplin perencanaan yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengapresiasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Kunjungan ini bertujuan menyerap langsung aspirasi daerah agar kepentingan wilayah dapat terakomodasi dalam rancangan undang-undang yang baru.

Nawardi menyoroti persoalan utama yang dihadapi daerah, yakni penurunan Transfer ke Daerah dalam dua tahun terakhir serta belum harmonisnya dokumen perencanaan pusat dan daerah. DPD RI hadir untuk memastikan keselarasan RKP–RKPD maupun RPJPN–RPJMD dapat terjalin lebih erat demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

1 views

Penulis : Andre S

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Sumut Disorot Gunakan Mobil Mewah Mercedes-Benz Sprinter saat Kunker, Polda Sumut Ungkap Asal Kendaraan
Gubsu Bobby Nasution Perintahkan Jalur Baru Gunung Sibayak Ditutup dan Dihijaukan Kembali dalam Sepekan
TAPD dan Banggar DPRD Sumut Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Bertambah Rp10,5 Miliar
BPSDM Sumut Latih 37.000 ASN Sejak 2020 dan Raih Peringkat Keempat Nasional dari LAN
Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna Bintang Lima, Tingkatkan Mutu Layanan Pasien
Pemprov Sumut Optimalkan Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Konsolidasi Lima Komoditas untuk Efisiensi Anggaran
Bobby Nasution Resmikan Teknologi Robotik Ortopedi ORCA di RS Columbia Asia Medan, Dorong Warga Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri
Viral Polisi Ajak Tahanan Narkoba Makan Siang di Restoran Medan, Propam Polda Sumut Periksa Personel Polres Asahan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:38 WIB

Kapolda Sumut Disorot Gunakan Mobil Mewah Mercedes-Benz Sprinter saat Kunker, Polda Sumut Ungkap Asal Kendaraan

Jumat, 20 November 2026 - 16:54 WIB

Gubsu Bobby Nasution Perintahkan Jalur Baru Gunung Sibayak Ditutup dan Dihijaukan Kembali dalam Sepekan

Jumat, 20 November 2026 - 11:20 WIB

TAPD dan Banggar DPRD Sumut Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Bertambah Rp10,5 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 13:06 WIB

BPSDM Sumut Latih 37.000 ASN Sejak 2020 dan Raih Peringkat Keempat Nasional dari LAN

Kamis, 19 November 2026 - 12:53 WIB

Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna Bintang Lima, Tingkatkan Mutu Layanan Pasien

Berita Terbaru