Jakarta-Mediadelegasi: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memastikan akan segera membahas aspirasi masyarakat terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan tersebut tertunda lantaran parlemen masih menjalani masa reses dan baru akan membuka masa sidang pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah menerima berbagai gelombang aspirasi publik yang mendesak adanya siksaan kelembagaan menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan. Kendati demikian, pimpinan DPR belum mengambil langkah resmi karena masih menunggu salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) serta perlunya penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan seluruh fraksi.
“Memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menambahkan, sikap resmi DPR nantinya akan ditentukan setelah mendengarkan pandangan dari para anggota dewan dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan.
Desakan Pertemuan Pimpinan Parpol
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai keluarnya putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah atau batal demi hukum membuat situasi politik kian mendesak. Doli mendorong para pimpinan partai politik nasional untuk segera duduk bersama menggelar pertemuan khusus guna menyikapi polemik ini.
Menurut Doli, respons politik para petinggi parpol harus berlandaskan pada tiga prinsip fundamental:
Kepentingan Rakyat: Setiap langkah yang diambil wajib mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Konstitusi dan Etika: Keputusan harus berjalan di atas koridor hukum konstitusional serta menjunjung tinggi etika bernegara.
Stabilitas Negara: Kebijakan atau keputusan politik yang ditempuh tidak boleh sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan kedaulatan negara.
“Jangan sampai apa pun keputusan yang diambil itu ya mau diterusin atau tidak diteruskan ya, ini jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Doli. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
