Jakarta-Mediadelegasi: Istana Kepresidenan secara resmi membenarkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pengunduran diri ini diajukan menyusul dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik keabsahan dokumen ijazah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut secara langsung saat menemui Presiden Prabowo di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan.
Prabowo Beri Saran, Gibran Minta Kesempatan Buktikan di PTUN
Meski Gibran telah menyatakan niat pengunduran dirinya, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta menolak ataupun mengabulkan begitu saja. Dalam diskusi mendalam tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada sang wakil presiden.
Mendapatkan masukan tersebut, Gibran kemudian meminta waktu dan kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum formal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” jelas Mensesneg.
Duduk Perkara Polemik Ijazah Gibran
Polemik ini bermula ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dengan nomor perkara 742K/TUN/2026 yang diajukan oleh penggugat bernama Subhan. Putusan kasasi tersebut membatalkan putusan judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024.
Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukumnya sebelumnya juga sempat menyoroti bahwa lembaganya tidak menemukan dokumen otentik yang menunjukkan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA/sederajat dari luar negeri atas nama Gibran, meski gugatan tersebut sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing) pemohon.
Di tengah bergulirnya proses hukum di PTUN ini, desakan politik di parlemen turut meningkat, termasuk masuknya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari puluhan anggota DPR RI untuk menyikapi status kepemimpinan nasional. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
