Jakarta-Mediadelegasi: Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Perusahaan tersebut diketahui berada di bawah kendali Arif Kurniawan (AK) alias “Raja Nikel” selaku pemilik manfaat (beneficial owner).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi penetapan status hukum baru terhadap perusahaan tambang nikel tersebut.
“Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” kata Anang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anang menjelaskan, PT BSJ terbukti tetap menjalankan aktivitas penambangan nikel secara ilegal di wilayah Sultra meskipun izin usaha pertambangannya telah kedaluwarsa sejak belasan tahun lalu.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” terangnya.
Atas pelanggaran berat tersebut, Kejagung menyangkakan PT BSJ dengan pasal berlapis, meliputi Pasal 603 jo Pasal 20 KUHP jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor sebagai dakwaan primer, serta Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 618 KUHP sebagai subsider, jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 606 ayat (1) KUHP.
Manipulasi Izin Tambang dan Indikasi Suap Pejabat
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, membeberkan bahwa dugaan korupsi dalam tata kelola nikel Sultra ini berlangsung rentang 2013 hingga 2025. Dalam praktiknya, tersangka Arif Kurniawan (AK) diduga mengendalikan lima perusahaan tambang sekaligus, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, serta PT HJ.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ujar Saiful.
Penyidik menemukan bukti manipulasi perizinan, di mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT BSJ dan PT KAA yang seharusnya berakhir pada 2015 justru dijatuhi skorsing (suspend) hingga tiga kali secara tidak sah.
“Seharusnya terkait suspend ini izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” kata Saiful.
Selain mengeruk kekayaan alam secara unprosedural, perusahaan-perusahaan di bawah lingkaran AK disinyalir kuat menyetorkan sejumlah uang suap kepada para pejabat penyelenggara negara guna melicinkan urusan administrasi dan memuluskan operasional tambang nikel ilegal tersebut di lapangan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
