Jakarta-Mediadelegasi: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengambil langkah yang bijaksana apabila memilih mundur secara sukarela dari jabatannya. Apabila opsi mundur tersebut tidak diambil, PKS menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berpeluang besar menggolirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional.
Pernyataan tersebut merespons perkembangan hukum pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Almuzzammil dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Almuzzammil menambahkan, PKS akan mengintensifkan komunikasi politik lintas fraksi di Senayan untuk menyelaraskan pandangan agar aspirasi masyarakat dapat diproses secara terbuka, bertanggung jawab, dan memiliki dasar hukum yang kokoh.
Alur Konstitusional HMP Lewat DPR, MK, hingga MPR
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan jalur paling tepat dan relevan yang dijamin oleh konstitusi untuk menyikapi ketidakpenuhan syarat administrasi pejabat negara.
Kholid menerangkan bahwa mekanisme pemakzulan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 7A UUD 1945 mengatur soal pemberhentian Presiden/Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat jabatan, sedangkan Pasal 7B mengatur tata cara permohonannya secara berjenjang.
“Jadi diawali oleh DPR, lalu tahapan pemeriksaan di MK, dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945,” jelas Kholid.
PKS memastikan langkah kelembagaan ini akan terus didorong bersama kekuatan politik parlemen lainnya demi menjaga marwah hukum dan integritas lembaga kepresidenan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
