Jakarta-Mediadelegasi: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kebijakan strategis partainya terkait pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres) sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya sejumlah tokoh ke dalam bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menekankan bahwa PDIP tetap memegang teguh prinsip konstitusi, demokrasi, serta supremasi hukum dalam menyikapi dinamika pengisian jabatan RI-2 tersebut.
“Kebijakan strategis PDI Perjuangan terhadap pengisian wapres berada di tangan Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri. Partai taat pada konstitusi, demokrasi, dan membangun supremasi hukum,” ujar Hasto dikutip pada Sabtu (14/11/2026).
Sikap ini mempertegas bahwa setiap langkah politik dan keputusan strategis PDIP sebagai institusi partai berada di bawah kewenangan penuh Megawati.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjelaskan bahwa pengajuan calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sesuai ketentuan, Presiden harus mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR untuk dipilih.
“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Bambang Pacul, Jumat (13/11/2026).
Bambang juga memastikan hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus di internal partai maupun fraksi mengenai kemungkinan nama Puan Maharani diusulkan sebagai pengganti Gibran.
“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” tegasnya.
Bursa Nama dan Sikap Partai Politik
Di tengah berkembangnya spekulasi publik, nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut mencuat sebagai figur potensial. Saat dimintai tanggapan mengenai isu namanya yang masuk dalam bursa calon wakil presiden, Pramono Anung merespons santai dengan tertawa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat delapan tokoh dari kalangan partai politik yang dinilai layak menjadi bahan pertimbangan. Kedelapan nama tersebut meliputi Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada 8 nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani; Ada Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Dari Gerindra, ada Ketua Harian, Sufmi Dasco Ahmad; Sekjend, Sugiono; dan Ahmad Muzani,” jelas Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Meski memandang para tokoh tersebut memiliki rekam jejak panjang di bidang politik dan pemerintahan, Doli memastikan Golkar menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.
“Karena kami yakin keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo adalah keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Pandangan serupa disampaikan Partai NasDem. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya tidak mengajukan nama kandidat karena merujuk pada UUD 1945, pengusulan calon wapres merupakan kewenangan Presiden.
“NasDem tidak mengajukan nama siapa pun, karena menurut ketentuan UUD 45, kandidat diajukan oleh Presiden,” kata Hermawi saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Ia menambahkan bahwa NasDem memercayakan sepenuhnya pilihan tersebut kepada Kepala Negara yang dinilai paling memahami kriteria pendamping yang kompatibel dalam menjalankan roda pemerintahan.
“NasDem percaya sepenuhnya bahwa pilihan presiden adalah pilihan terbaik buat bangsa, beliaulah yang paling tau siapa yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi beliau, yang kompatible dengan beliau,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026), Presiden Prabowo sempat meminta para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyiapkan usulan nama calon wakil presiden dalam tenggat waktu satu minggu.
Kendati demikian, Zulhas menegaskan bahwa PAN menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo dan memastikan tidak ada kader internal PAN yang diajukan sebagai kandidat.
“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil persiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada,” ujar Zulhas. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
