Jakarta-Mediadelegasi: Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Meski mengakhiri masa jabatannya jauh lebih awal sebelum periode tuntas, Gibran tetap berpotensi memperoleh uang pensiun seumur hidup beserta sejumlah fasilitas eksklusif sebagai mantan wakil presiden.
Hak keuangan dan administratif bagi mantan pimpinan negara tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Merujuk pada penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada prinsipnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status pemberhentian dengan hormat ini hanya dapat gugur apabila MPR RI secara resmi dan tegas menetapkan bahwa yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) beleid tersebut dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.
“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir,” demikian bunyi ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Daftar Lengkap Fasilitas Negara untuk Mantan Wapres
Selain memperoleh uang pensiun pokok sebesar 100 persen, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjamin berbagai tunjangan dan fasilitas penunjang lainnya bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat, meliputi:
- Tunjangan Pensiun: Tunjangan tambahan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bagi pensiunan pegawai negeri.
- Biaya Rumah Tangga: Tanggungan negara untuk kebutuhan operasional harian rumah tangga yang mencakup tagihan air, listrik, dan telepon.
- Jaminan Kesehatan: Pembiayaan penuh atas perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarganya.
- Rumah Kediaman: Penyediaan sebuah rumah kediaman yang layak oleh negara lengkap beserta seluruh perlengkapannya.
- Kendaraan Dinas: Fasilitas satu unit kendaraan dinas resmi beserta pengemudi yang disediakan oleh negara.
- Staf Pendukung: Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan dukungan staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil.
Adapun pencairan uang pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga fasilitas perawatan kesehatan tersebut mulai dibayarkan oleh negara terhitung sejak bulan berikutnya setelah keputusan pemberhentian dengan hormat resmi ditetapkan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
