Jakarta-Mediadelegasi: Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Maruli saat menghadiri Forum Konsultasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) mengenai pokok-pokok pikiran Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama Menteri HAM RI Natalius Pigai di Aula Lantai 8, Gedung Kementerian HAM, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Forum yang dimulai pukul 16.00 WIB itu turut dihadiri jajaran Kementerian HAM serta pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam menyusun RUU HAM sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam forum itu, Maruli menekankan bahwa pembaruan regulasi HAM tidak boleh sekadar menjadi pergantian aturan atau penyempurnaan pasal-pasal lama. Menurut dia, undang-undang yang baru harus menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian perlindungan bagi setiap warga negara.
Ia menilai kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang mengalami ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Selain substansi regulasi, Maruli juga menyoroti pentingnya memperkuat kelembagaan HAM melalui kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan.
Menurutnya, masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan tidak boleh justru dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit maupun tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
“Komisi XIII DPR RI berkepentingan memastikan bahwa RUU HAM ini tidak hanya kuat secara substansi hukum, tetapi juga kuat dalam implementasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Maruli.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut berharap RUU HAM mampu menjawab berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus menghadirkan kepastian hukum dan menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Bagi Maruli, perlindungan HAM harus diwujudkan melalui regulasi yang komprehensif, berkeadilan, serta dapat diterapkan secara efektif, bukan berhenti pada rumusan normatif di atas kertas.
Melalui forum konsultasi tersebut, ia berharap terbangun kesamaan pemahaman antara Kementerian HAM dan Komisi XIII DPR RI sehingga proses penyusunan regulasi dapat berjalan lebih matang.
Kehadiran Maruli dalam forum bersama Menteri HAM Natalius Pigai itu sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalam mengawal lahirnya aturan yang menjunjung tinggi keadilan, martabat manusia, dan perlindungan hak seluruh rakyat Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Alx
Editor : Alan
