Medan-Mediadelegasi: Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi segera mencopot Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut, Ir Irman Oemar MSi.
Desakan AMSUB itu terkait meroketnya anggaran untuk media centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.
“Sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Irman juga dinilai terkesan doyan mencari kambing hitam pada masalah yang terjadi di Kominfo Sumut,” beber Apri Budi SH, Ketua Umum AMSUB, Kamis (13/8) kepada wartawan, di Medan.
Menurut Apri Budi, pernyataan Plt Kadiskominfo bahwa usulan kenaikan anggara media centre GTPP Covid-19 merupakan usulan dari media, merupakan bukti kecenderungan mengambinghitamkan media.
“Terlalu berani Kadis Kominfo itu menyebut usulan anggaran media yang membengkak itu sebagai usulan salah satu organisasi wartawan. Seolah-olah hal itu menjadi satu hal yang wajar dan Plt Kominfo itu bersembunyi di balik tim media,” katanya.
Menurut Budi, dari berita yang dia baca, hal tersebut akhirnya dibantah oleh pihak organisasi wartawan.
“Ini masih satu perkara ya, dan di Kominfo itu pekerjaan yang menggunakan uang negara bukan cuma ini, jangan sampai terbongkar semua, akhirnya jadi malapetaka bagi pemerintah Sumatera Utara,” tegas Apri.
Menurut Apri Budi, sesuai dengan hasil temuan Bareskrim Mabes Polri, Sumatera Utara tengah disorot, setelah ditetapkan sebagai daerah nomor satu dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan Covid-19.
