Medan-Mediadelegasi: Aroma tak sedap penggunaan anggaran dana rutin pemeliharaan dan perawatan Daerah Irigasi (DI) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16 Miliar di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) Sumatera Utara (Sumut) menyeruak.
Parahnya, anggaran terbilang besar untuk kepentingan petani di Sumatera Utara itu pun diduga menjadi ajang bancakan sekelompok oknum di SDA CKTR Sumut. Bahkan terindikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menjadi ‘kambing hitam’ untuk menggelontorkan dana pemeliharaan DI yang diduga dinikmati oknum tertentu.
“Miris kita melihat kelakuan yang diduga merugikan negara dan rakyat pada Dinas SDA CKTR yang kini dinakhodai Alfi Syahriza itu. Soalnya, duit Rp16 miliar dana pemeliharaan dan perawatan DI terkesan hanya untuk keuntungan sekelompok,” ungkap sumber yang layak dipercaya, meminta namanya tidak dituliskan, kepada Mediadelegasi, belum lama ini.
Sumber itu merinci, modus operandinya disinyalir dengan menukangi kontrak model Surat Kesepakatan Kerja Sama (SKKS) dengan P3A. “Diduga kuat sebanyak 20 P3A yang tersebar di daerah irigasi tidak mengetahui kalau mereka melakukan kontrak SKKS dan mereka hanya jadi ‘kambing hitam’ untuk mencairkan dana lewat kontrak tersebut,” ulasnya.
Lewat kontrak SKKS itulah, oknum Pejabat Pembuat Komitmmen (PPK) diduga memainkan tandatangan P3A dalam kontrak itu.
“Tidak berat untuk memainkan kontrak tersebut, apalagi profil P3A se-Sumatera Utara dan seluruh pengurus, sebelumnya harus dilaporkan ke Dinas SDA CKTR, sehingga seluruh berkas sebelumnya sudah ada pada dinas tersebut,” bebernya.
Dikatakan, dalam pelaksanaan kontrak SKKS di lapangan, ditengarai P3A juga tak mengetahuinya, sebab di setiap daerah irigasi ada di tempatkan petugas honor. “Kemudian petugas honor ini tenaganya dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak SKKS dengan P3A. Itupun diduga dikerjakan tak lebih dari 10 persen dari total pekerjaan yang ada dalam kontrak,” ungkapnya.
