Apalagi terangnya, dalam debat pertama juga memunculkan persoalan yang terbilang tak memihak kepada mayarakat sebagai pemilik hak suara. “Debat kandidat pertama itu terbilang mengecewakan, sebahagian besar masyarakat tak dapat mengaksesnya, karena jaringan yang masih terbatas di Labuhanbatu,” ungkapnya.
Sebaiknya, KPU Labuhanbatu melaksanakannya di sana, sehingga masyarakat yang tak dapat mengakses lewat televise maupun jaringan live streaming, dapat melihatnya langsung. “Tentunya pelaksanaannya haruslah mematuhi prokes,” tegasnya.
Sekedar informasi, debat pertama KPU Labuhanbatu yang memilih INews TV sebagai media yang menyiarkan acara secara langsung, belakangan menuai kecaman luas dari masyarakat dikarenakan siaran langsung bernilai Rp200 juta tersebut, tidak dapat diakses secara menyeluruh di wilayah Labuhanbatu, meskipun menggunakan antena parabola sekalipun.
Seorang penggiat literasi, Najib Gunawan terang-terangan menuding adanya upaya “main mata” antara KPU dengan INews TV, dalam penentuan media siaran langsung debat pertama tersebut.
Selain itu penetapan lokasi debat di Medan juga banyak dikecam masyarakat, salah satunya Wahyudi mengatakan, kalau langkah KPU Labuhanbatu itu merupakan bentuk ketidakpercayaan event organizer (EO) yang ada di Labuhanbatu. “Ini artinya KPU Labuhanbatu merendahkan EO yang ada di sini,” ungkapnya.
Sama halnya, Khairul Hasibuan juga mengatakan, seharusnya KPU memberikan kesempatan kepada EO lokal, karena sebagai bentuk mendukung kemajuan kemampuan lokal. “Bukan malah merendahkan seperti ini,” ketusnya. D|Lab-23
