Rantauprapat-Mediadelegasi: Debat kedua Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan Efarina TV, di Kota Medan, Minggu (29/11/2020). Ada sisi miris yang mencuat.
Soalnya, pelaksanaan debat kandidat, sebagai tahapan pilkada yang dilaksanakan KPU Labuhanbatu tersebut, dicibir pegiat literasi sebagai sinyalemen merendahkan Event Organizer (EO) di Labuhanbatu.
Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi mengatakan, bahwa debat ke dua akan disiarkan langsung melalui Efarina TV mulai pukul 15.00 WIB. “Selain Efarina TV, live streaming melalui media sosial KPU Labuhanbatu juga tetap kita lakukan,” katanya kepada Media delegasi, Jumat (27/11/2020).
Dia juga menjelaskan, kalau pelaksanaan debat kandidat tersebut, hampir sama seperti sebelumnya, yakni dilaksanakan di Kota Medan. Artinya, perbedaan debat kedua dengan sebelumnya, hanya tayangan stasiun TV yang berbeda.
Ketika disinggung kewajiban paslon mengikuti debat itu, Wahyudi menjawab, boleh saja mereka untuk tidak hadir. Namun pihaknya, lanjut dia, tetap akan memberikan sanksi. “Iklannya tidak akan ditayangkan,” rincinya.
Namun sayangnya, ketika tanyai mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan KPU Labuhanbatu untuk melakukan siaran langsung di Efarina TV, Wahyudi terkesan berkilah. “Wah saya lupa pastinya, nanti saya tanyakan ke staf,” jawabnya bernada berkelit.
Terpisah, menyikapi debat tersebut, elemen masyarakat adalah, Badan Investigasi Nasional (BIN) Kordinator Wilayah Sumut, Jhoni Anthoni Harahap mengatakan, kalau pelaksanaan debat kandidat, di Medan, itu sangat tidak efektif.
Apalagi terangnya, dalam debat pertama juga memunculkan persoalan yang terbilang tak memihak kepada mayarakat sebagai pemilik hak suara. “Debat kandidat pertama itu terbilang mengecewakan, sebahagian besar masyarakat tak dapat mengaksesnya, karena jaringan yang masih terbatas di Labuhanbatu,” ungkapnya.
Sebaiknya, KPU Labuhanbatu melaksanakannya di sana, sehingga masyarakat yang tak dapat mengakses lewat televise maupun jaringan live streaming, dapat melihatnya langsung. “Tentunya pelaksanaannya haruslah mematuhi prokes,” tegasnya.
Sekedar informasi, debat pertama KPU Labuhanbatu yang memilih INews TV sebagai media yang menyiarkan acara secara langsung, belakangan menuai kecaman luas dari masyarakat dikarenakan siaran langsung bernilai Rp200 juta tersebut, tidak dapat diakses secara menyeluruh di wilayah Labuhanbatu, meskipun menggunakan antena parabola sekalipun.
Seorang penggiat literasi, Najib Gunawan terang-terangan menuding adanya upaya “main mata” antara KPU dengan INews TV, dalam penentuan media siaran langsung debat pertama tersebut.
Selain itu penetapan lokasi debat di Medan juga banyak dikecam masyarakat, salah satunya Wahyudi mengatakan, kalau langkah KPU Labuhanbatu itu merupakan bentuk ketidakpercayaan event organizer (EO) yang ada di Labuhanbatu. “Ini artinya KPU Labuhanbatu merendahkan EO yang ada di sini,” ungkapnya.
Sama halnya, Khairul Hasibuan juga mengatakan, seharusnya KPU memberikan kesempatan kepada EO lokal, karena sebagai bentuk mendukung kemajuan kemampuan lokal. “Bukan malah merendahkan seperti ini,” ketusnya. D|Lab-23
