Yahdi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginformasikan hal ini kepada Inspektorat Sumut dan mereka akan turun mengecek kebenaran informasi pengaspalan jalan yang dikerjakan saat hujan dan kondisi jalan berair serta berlumpur ini.
“Komisi D DPRD Sumut akan terus memantau perkembangan persoalan ini. Karena bagi saya, pengerjaan itu tidak bisa dilakukan. Dan bila nantinya informasi yang disampaikan itu benar, kita akan panggil Dinas PUPR, rekanan, konsultan pengawas dan Kepala UPT-nya,” pungkas Yahdi.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut kualitas infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan dana APBD. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat bertindak tegas terhadap kontraktor yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Jika terbukti pengaspalan jalan tersebut dikerjakan saat hujan dan kondisi jalan berair serta berlumpur, maka kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau bahkan mengerjakan ulang pengaspalan tersebut. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
