Pardon berharap, masyarakat dan para legislator lainnya di DPRD Samosir bisa bersikap bijak dalam menanggapi setiap kritik yang dilontarkan Fraksi PDI-P tersebut, bukan hanya saling menyudutkan atas nama kelompok partai tertentu.
“Tidak mungkin kami hanya duduk manis di DPRD Samosir kalau ada ketidakberesan di Pemkab Samosir,” ujar Pardon.
Dia juga mempertanyakan realisasi dari janji kampanye Vandiko Timotius Gultom saat menjelang Pilkada Samosir tahun 2020 lalu.
Fraksi PDI-P DPRD Samosir, menurut dia, Bupati beserta jajaran Pemkab Samosir harus terus berinovasi untuk kebijakan pengembangan pembangunan yang lebih pro rakyat, antara lain di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan pariwisata.
Untuk sektor pertanian, misalnya, menurut Pardon masih banyak petani di daerah itu kesulitan memperoleh bibit padi berkualitas dan pupuk dengan harga subsidi.
Mencermati kinerja Bupati dan Pemkab Samosir yang belum maksimal tersebut, diakuinya, menjadi dasar pertimbangan pimpinan dan anggota Fraksi PDI-P untuk memutuskan tidak hadir dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan Perubahan APBD Samosir tahun 2022. D|Med-24
