GM-KMDT Desak Bupati Toba Buka Kembali Pantai Pasifik

Medan-Mediadelegasi: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Muda Komite Masyarakat Danau Toba (GM-KMDT) mendesak Bupati Toba Poltak Sitorus agar membuka kembali Pantai Pasifik di Kecamatan Porsea, Kabupate Toba, Sumatera Utara untuk kepentingan sektor pariwisata.

“Bupati Toba jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan keputusan pembukaan kembali Pantai Pasifik di Porsea demi pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai destinasi pariwisata super prioritas,” kata Ketua Umum DPP GM-KMDT Alexius Turnip, di Medan, Selasa (7/11).

Menurut dia, keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba di bawah kepemimpinan Bupati Poltak Sitorus menutup sementara Pantai Pasifik sejak 1 Maret 2023 lalu telah mengakibatkan para pedagang dan pelaku usaha yang berada di objek wisata dan desa binaan KMDT di sekitarnya kehilangan pendapatan.

Padahal, kata Alexius, tidak ada alasan yang sangat krusial untuk tidak membuka kembali objek wisata Pantai Pasifik yang telah dikelola oleh masyarakat sejak sekitar 15 tahun silam.

Apalagi, lanjutnya, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat melalui tumbuhnya usaha kecil dan menengah, yang pada akhirnya juga mendukung perekonomian daerah.

“Dalam konteks peningkatan kinerja ekonomi daerah, Bupati Toba Poltak Sitorus seharusnya tidak perlu terlalu lama menutup lokasi Pantai Pasifik Porsea yang dinilai memiliki potensi pendapatan bagi Pemkab Toba dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Lebih lanjut Alexius mengingatkan, keputusan Pemerintah pusat menetapkan Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seharusnya direspon oleh Pemkab Toba dengan mendorong masyarakat untuk ikut berperan menghidupkan lokasi wisata baru di sekitar Danau Toba, bukan malah menutup objek wisata yang sudah ada dan ramai dikunjungi wisatawan.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan praktisi hukum yang juga salah satu pengurus DPP KMDT, Julius P Turnip.

Pemkab Toba sebelum menutup sementara Pantai Pasifik di Porsea, menurut Julius, tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi dan keadilan, terutama terkait dengan nasib kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Penutupan sementara objek wisata tersebut dipastikan telah mengakibatkan banyak warung kecil yang tutup dan banyak orang kehilangan pendapatan,” paparnya.

Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Ia menyatakan tidak sependapat jika keputusan Pemkab Toba menutup Pantai Pasifik didasarkan atas pertimbangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di lokasi objek wisata itu, menyusul adanya klaim dari kelompok masyarakat yang bersikukuh merasa berhak mengelola lahan di area tersebut. D|Red