Medan-Mediadelegasi: Proyek Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka Medan kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian mutu beton struktural dengan nilai pekerjaan mencapai Rp27,83 miliar. Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi dan pengawasan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah.
Dikutip dari tautan akun TikTok Urban Sumut, BPK menemukan ketidaksesuaian mutu beton struktural dengan volume minimal 16.115,07 meter kubik dalam proyek tahun jamak (multi years) yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
Temuan tersebut merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan BPK pada Semester I Tahun 2026 terhadap pengelolaan belanja Pemerintah Kota Medan.
Tak hanya persoalan mutu beton, pemeriksaan juga mengungkap ketidaksesuaian spesifikasi sejumlah item pekerjaan yang telah terpasang serta kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2,53 miliar.
Kualitas konstruksi dan pertanggungjawaban anggaran kini menjadi dua persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Beton Rp27,83 Miliar Bermasalah, Evaluasi Teknis Mendesak
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyebut mutu beton struktural pada volume minimal 16.115,07 meter kubik belum memenuhi kriteria teknis sehingga membutuhkan evaluasi lebih lanjut.
Temuan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan administratif. Kualitas beton struktural merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kekuatan dan keamanan bangunan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian, tingkat dampaknya terhadap struktur bangunan, serta langkah perbaikan yang harus dilakukan.
Meski demikian, nilai Rp27,83 miliar merupakan nilai pekerjaan yang terkait dengan temuan ketidaksesuaian mutu beton. Angka tersebut tidak otomatis berarti kerugian keuangan negara sebesar Rp27,83 miliar.
Penetapan kerugian harus mengacu pada hasil perhitungan dan proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK Temukan Persoalan Pekerjaan Rp2,53 Miliar
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan terpasang dan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai Rp2,53 miliar.
BPK merekomendasikan agar persoalan tersebut dievaluasi dan kelebihan pembayaran diproses sesuai ketentuan, termasuk penyetoran ke kas daerah.
Tindak lanjut ini penting untuk memastikan pembayaran pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak dan volume yang benar-benar direalisasikan.
Pemerintah Kota Medan perlu memastikan setiap rekomendasi ditangani secara terukur, disertai dokumen pendukung, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Medan Diminta Bertindak
BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Medan agar memerintahkan Kepala Dinas PKPCKTR melakukan analisis struktur lanjutan untuk mengevaluasi kualitas material struktur gedung.
Analisis tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli tersertifikasi. Hasil evaluasi kemudian perlu ditindaklanjuti agar mutu beton struktural sesuai dengan perencanaan.
Rekomendasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kelayakan konstruksi sekaligus memberikan kepastian mengenai tindakan korektif yang dibutuhkan.
Masyarakat juga patut memperoleh informasi mengenai perkembangan tindak lanjut pemeriksaan, hasil evaluasi teknis, serta penyelesaian persoalan pembayaran.
Transparansi Proyek Menjadi Sorotan Publik
Temuan BPK ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur, terlebih pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran daerah dan dilaksanakan dalam skema tahun jamak.
Pemerintah Kota Medan perlu memastikan bahwa kualitas bangunan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan pembayaran kepada pelaksana berjalan sesuai ketentuan.
Tanpa tindak lanjut yang jelas, persoalan mutu konstruksi berpotensi menimbulkan pertanyaan berkepanjangan mengenai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Karena itu, hasil evaluasi teknis dan penyelesaian rekomendasi BPK perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar laporan administratif. Kualitas konstruksi harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap persoalan pembayaran wajib diselesaikan sesuai aturan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
