Gubernur Sumut Gandeng KPK Berantas Korupsi

Gubernur Sumut Gandeng KPK Berantas Korupsi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Johanis Tanak (kelima kiri), Gubernur Sumut Bobby Nasution (kelima kanan) didampingi para Bupati dan Wali Kota se Sumut foto bersama usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). Foto: dok-KPK

Jakarta-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan pihaknya siap menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memperkuat pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

 

Bacaan Lainnya

 

 

 

 

Pernyataan tersebut dikemukakan Bobby Nasution pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah I bersama jajaran yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4).

 

 

 

 

 

Dalam Rakor yang dipimpin Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak tersebut, Bobby meminta agar KPK memperkuat kehadirannya di Sumut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehadiran KPK, lanjutnya, diharapkan tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

 

 

 

 

 

 

“Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih,” kata Gubernur Sumut, seperti keterangan resmi dilansir Mediadelegasi  Medan dari situs resmi KPK RI, Selasa (29/4).

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut, Menurut Bobby, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada integritas kepala daerah, tetapi juga harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah.

 

 

 

 

 

“Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima eks pimpinan organisasi perangkat daerah kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” ujar dia.

 

Pos terkait