Kadin Indonesia Bersihkan Rumah: Pengurus Kadin Cilegon Dinonaktifkan Terkait Dugaan Pemerasan Rp5 Triliun

Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini: Muhammad Salim, Ketua Kadin Cilegon; Ismatullah, Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon; dan Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon. Ketiganya saat ini ditahan pihak kepolisian. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk, sebuah perusahaan yang sedang mengerjakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Para tersangka diduga meminta jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa melalui proses lelang yang sah kepada kontraktor asal China yang terlibat dalam proyek tersebut. Permintaan ini dilakukan dengan cara yang dinilai mengancam dan menekan pihak perusahaan. Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kejadian ini, yang semakin memperkuat dugaan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, menyatakan bahwa penonaktifan pengurus Kadin Cilegon merupakan bentuk dukungan Kadin Indonesia terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menyampaikan penyesalan atas kejadian ini yang telah merusak iklim investasi di Indonesia. Kadin Indonesia berkomitmen untuk menjaga integritas dan reputasi organisasi.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 368, 160, dan 335 KUHP, yang berkaitan dengan pemerasan, penghasutan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukuman yang dihadapi para tersangka cukup berat, yaitu hingga sembilan tahun penjara. Proses hukum akan terus berjalan hingga putusan pengadilan.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di dalam organisasi Kadin. Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah, terutama Proyek Strategis Nasional.

Anindya Bakrie menegaskan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Langkah tegas yang diambil ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Kadin Indonesia juga akan melakukan evaluasi internal untuk mencegah kejadian serupa.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan etika dalam berbisnis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia. D|Red.