Medan-Mediadelegasi: Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan penyerapan anggaran pemerintah daerah tetap sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya perlu memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari inspektorat, APH, dan BPKP untuk akselarasi penyerapan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan.
“Bupati atau wali kota perlu berperan aktif dalam akselarasi anggaran. Kita akan dorong itu karena tahun anggaran 2021 tinggal satu bulan lagi. Dengan begitu kita harapkan tidak terjadi penyimpangan karena kita mengerjakannya bersama-sama,” katanya saat menghadiri Rapat Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM di Medan, Senin (29/11).
Diketahui, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga memasuki akhir November 2021 diklaim sudah mencapai 72,9 persen dan menempati urutan kedelapan secara nasional.
“Saat ini Sumut nomor delapan dalam penyerapan anggaran dari 34 provinsi di Indonesia. Sudah 72,9 persen,” ungkap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
