Kathmandu Tegang, Militer Nepal Lanjutkan Perundingan dengan Demonstran Gen Z di Tengah Krisis Politik

Militer Nepal akan melanjutkan perundingan dengan demonstran Gen Z, Kamis (11/9). (Foto : Ist.)

Medan-Mediadelegasi : Militer Nepal akan melanjutkan perundingan krusial dengan perwakilan demonstran Gen Z pada Kamis (11/9/2025) untuk mencapai kesepakatan mengenai pemimpin sementara yang akan menggantikan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Langkah ini diambil setelah demonstrasi rusuh melanda ibu kota dan menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang stabilitas negara.

Juru bicara militer Nepal, Raja Ram Basnet, mengungkapkan kepada Reuters bahwa perundingan awal telah dilakukan pada Rabu malam dan akan dilanjutkan hari ini. “Kita berusaha untuk memulihkan situasi secara perlahan,” ujarnya, menekankan komitmen militer untuk meredakan ketegangan.

Sebagai respons terhadap kerusuhan yang meluas, militer telah meningkatkan patroli di jalan-jalan sepi Kota Kathmandu. Pembatasan mobilitas akan tetap diberlakukan di Kathmandu dan sekitarnya sepanjang Kamis, diikuti dengan pemberlakuan jam malam untuk mencegah eskalasi lebih lanjut..

Demonstrasi yang dipicu oleh Gen Z awalnya memprotes pemblokiran platform media sosial, namun dengan cepat meluas menjadi tuntutan yang lebih luas, termasuk perbaikan kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi yang merajalela. Aksi protes yang dimulai pada Senin (8/9/2025) ini mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah mendasar yang dihadapi negara.

Situasi semakin memburuk dengan meningkatnya jumlah korban jiwa akibat demonstrasi rusuh. Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan bahwa korban tewas telah mencapai 30 orang hingga Kamis, sementara 1.033 lainnya mengalami luka-luka.

Di tengah kekacauan ini, kelompok-kelompok pemuda telah mengajukan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai kandidat perdana menteri sementara. Pengajuan ini mencerminkan keinginan para demonstran untuk memiliki pemimpin yang kredibel dan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pos terkait