Sidikalang-Mediadelegasi: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) adakan Bimtek Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dan
Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Bimtek tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Dairi Romedi Bangun yang di dampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Ruspal Simarmata.
Kepala Bappeda dalam pertemuan tersebut mengatakan dalam rangka menyongsong bonus demografi, menghadapi aging population dan menyelesaikan isu-isu kependudukan lainnya serta dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif.
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistemastis dan berkesinambungan
“GDPK merupakan sebuah dokumen rancang induk sehingga masih diperlukan instrumen untuk penjabaran lebih rinci. Oleh karena itu, disusunlah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025 – 2029 untuk membantu mengimplementasikan GDPK ke dalam perencanaan pembangunan di daerah,” kata Romedi Bangun, Kamis (21/8/2025) di Aula Bappeda.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pemaduan Kebijakan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Utara Heri Pranata Satria yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan peta jalan kependudukan ini harus masuk ke dalam perencanaan karena kependudukan sebagai modal dasar pembangunan sumber daya.
Program pembangunan Kependudukan berdasarkan siklus hidup dilakukan sebagai upaya strategi memaksimalkan bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Daerah harus mempunyai program strategis untuk mengurangi angka pengangguran.
“Isu strategis dan fokus penanganan kependudukan dan pembangunan keluarga diantaranya adalah pengendalian pertumbuhan penduduk, terjadinya kepadatan penduduk, persebaran penduduk tidak merata serta tantangan dan peluang bonus demografi 2025-2045.
Sementara dalam pembangunan keluarga yakni pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, peran ayah, stunting, peningkatan kualitas lansia dan data keluarga yang akurat,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Pimpinan OPD dan perwakilan dari setiap OPD.(RJT)D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
