Jakarta-Mediadelegasi: Kontestasi Anggaran MBG kembali mengemuka setelah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, membantah tudingan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memotong anggaran pendidikan. Ia menegaskan, penganggaran MBG telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak penyusunan APBN 2025 hingga 2026.
Kontestasi Anggaran MBG Disorot Lintas Fraksi DPR
Menurut Habiburokhman, seluruh fraksi di DPR menyetujui postur APBN tersebut, termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menyebut persetujuan itu tertuang secara resmi dalam dokumen anggaran negara.
“Bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui APBN tersebut,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia juga menjelaskan, masuknya MBG dalam komponen anggaran pendidikan memiliki dasar kuat. Pasalnya, penerima manfaat program tersebut adalah para siswa yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Habiburokhman menekankan, tidak ada pos anggaran prioritas pendidikan yang dihapus demi membiayai MBG. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah justru merasionalisasi kegiatan yang dinilai tidak efisien serta rawan penyimpangan.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/rompi-oranye-khas-tahanan-kpk-untuk-bupati-pekalongan/
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk fokus mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. “Persetujuan anggaran sudah berlalu, sekarang tinggal kita awasi implementasinya,” katanya.
Di sisi lain, PDIP membuka data resmi terkait sumber pendanaan MBG. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyampaikan klarifikasi guna merespons polemik yang berkembang di ruang publik.
Dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Esti menyebut kebingungan muncul karena adanya narasi simpang siur di media sosial terkait mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Berdasarkan dokumen resmi berupa Undang-Undang dan Peraturan Presiden tentang APBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai Rp769 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, Rp223,5 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Esti menegaskan data itu tercantum jelas dalam lampiran APBN. Ia menyatakan penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat memahami komposisi anggaran secara utuh dan tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
