Medan-Mediadelegasi: Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menilai tidak masuk akal rendahnya progres proyek multiyears infrastruktur Sumut senilai Rp2,7 triliun disebabkan oleh PT Waskita Karya selaku pemenang tender mengalami kesulitan dana.
“Tidak masuk akal. Sebab, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap peserta tender adalah jaminan yang berbentuk bank garansi. Umumnya, besaran dana bank garansi itu minimal lima persen atau lebih dari total nilai proyek, sehingga sulit dipercaya jika pihak PT Waskita Karya mengaku kesulitan dana,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang saat diwawancarai mediadelegasi melalui sambungan telepon, di Medan, Sabtu (5/11).
Sebagaimana diinformasikan, masalah kesulitan dana untuk membiayai kelangsungan proyek infrastruktur tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dan perwakilan PT Waskita Karya di Medan pada Kamis (3/11).
Dia menduga, dana bank garansi yang diajukan pihak PT Waskita Karya saat melengkapi dokumen penawaran tender proyek multiyears 2022-2023 Pemrov Sumut senilai Rp2,7 miliar kemungkinan sudah tidak ada lagi atau sebagian besar sudah ditarik.
Jika asumsi itu terbukti benar, kata Rony, perusahaan jasa konstruksi BUMN itu dipastikan bakal mengalami kesulitan untuk merealisasikan target proyek pembangunan maupun perbaikan jalan, jembatan dan drainase yang ditetapkan oleh Pemprov Sumut.
“Kami menduga dana garansi bank PT Waskita Karya saat mengajukan penawaran tender proyek, kemungkinan sudah ditarik,” ucap politisi Partai NasDem itu.
