” Para politisi PDIP harus menjelaskan ke publik secara valid dan transparan. Di instansi atau lembaga resmi mana sesungguhnya partai coklat terdaftar? , ” ucap Julius.
Jika keberadaan pantai tersebut dikonotasikan kepada instansi atau lembaga tertentu yang aparaturnya menggunakan seragam resmi berwarna coklat, kata dia, politisi PDIP itu tentunya harus berani mengungkapkan secara transparan nama institusi yang dimaksud.
Julius yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum, mengingatkan bahwa politisi harus mengedepankan prinsip kejujuran dan kepentingan masyarakat, termasuk politisi PDIP.
“Politisi PDIP juga harusnya mampu mengedepankan prinsip kejujuran dan tidak mengeluarkan pernyataan yang mengarah kepada fitnah dan hoaks yang akhirnya berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat, ” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya atas nama PARHOBAS meminta para petinggi PDIP tersebut agar menjelaskan secara terbuka ke publik keberadaan dan legalitas partai coklat paling lambat sebelum akhir tahun 2024.
Pernyataan hampir senada juga diungkapkan oleh Dewan Pembina PARHOBAS Mandalasah Turnip.
Menurutnya, pihak PDIP perlu mengumumkan secara resmi ke publik tentang keberadaan dan kapasitas partai coklat dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Nama partai coklat sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Sementara, sejauh ini tidak diketahui bagaimana sesungguhnya keberadaan dan legalitas partai tersebut dalam Pilkada 2024,” ucap dia. D|Red
