Medan–Mediadelegasi: Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan Iswar Lubis, dinilai melanggar Peraturan Walikota (Perwal), terkait Kebijakan peniadaan uji Kelayakan Kenderaan Bermotor (KIR) yang dilakukan sejak Maret 2020 sampai sekarang, dengan alasan mendukung kebijakan Pemko Medan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.
“Bukan hanya Perwal, peniadaan uji KIR tersebut juga melanggar beberapa peraturan, seperti UU Nomor 5/2014 tentang ASN, Perwal Nomor 27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Medan, bahkan sangat berpotensi terhadap pelanggaran UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ),” tegas Ketua Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Karya Nasional (PKN) Kota Medan, Bobby O Zulkarnain.
Mantan Ketua DPC Gerindra Kota Medan itu menyebut, pelanggaran atas UU ASN disebabkan oleh ditiadakannya uji KIR terhadap kendaraan angkutan jalan. Ia melihat, Kadis Perhubungan Kota Medan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan publik.
“Tupoksi ASN sebagaimana amanat Pasal 11 huruf b berbunyi, ASN bertugas memberikan pelayanan publik. Sebelumnya dalam pasal berbunyi, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa,” sebutnya.
Selanjutnya, Bobby membeberkan indikasi pelanggaran kedua dari kebijakan peniadaan uji KIR yang dilakukan Kadis Perhubungan Kota Medan adalah Pelanggaran terhadap Perwal Nomor 27/2020.
“Dengan ditutupnya UPT uji KIR Pinang Baris dan UPT uji KIR Amplas, di mana dalam Perwal tersebut, tidak ditemukan satu pasal pun yang memerintahkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini yang berada di bawah naungan Pemko Medan untuk menghentikan pelayanan publiknya kepada masyarakat,” bebernya.
Menurutnya, Perwal 27/2020 secara garis besarnya mengatur pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat dalam situasi pandemi dengan menerapkan perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Jadi kalau dengan demikian seolah Kadis Perhubungan Kota Medan mempunyai versi tersendiri dalam menafsirkan Perwal itu. Atau bahkan mengangkangi dari apa yang telah diatur di dalam Perwal itu,” urainya.
