Kabag Ops Polres Samosir, AKP Tito Juardi, memaparkan berbagai aspek operasional terkait pelaksanaan Pilkada, termasuk dasar hukum, tahapan, struktur organisasi, dan rencana pengamanan.
Ketua KPU Kabupaten Samosir, Vincent Sitinjak, memaparkan tahapan Pilkada dan proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Sementara itu, Rianto Nainggolan dari Bawaslu Kabupaten Samosir menjelaskan dasar hukum dan tujuan pengawasan Pilkada.
Pada sesi diskusi, beberapa poin penting yang dibahas antara lain kewenangan pengamanan di TPS, distribusi logistik pemilu, potensi konflik, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Wakapolres Samosir, Kompol Saut Tulus Panggabean, menutup rapat dengan menekankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilkada 2024. “Pilkada 2024 merupakan agenda nasional. Kami harapkan seluruh petugas melaksanakan tugas dengan profesional. TNI dan POLRI siap melaksanakan pengamanan untuk menciptakan Pilkada 2024 yang aman dan kondusif,” tegasnya.
Sementara Pejabat Sementara Kasi Humas Polres Samosir menyampaikan bahwa, “Rapat koordinasi lintas sektoral ini selesai pada pukul 12.15 WIB dengan kesiapan yang matang, mengetahui kekurangan masing-masing instansi yang perlu dipersiapkan dengan baik dan hingga saat ini yang menjadi kerawanan yang timbul adalah kerawanan lokasi TPS, Kerawanan Yang timbul akibat Jarak Tempuh dan Kerawan Gangguan Alam. Polres Samosir juga akan meminta bantuan Personil Dari Polda Sumut Khususnya dari Brimob untuk bantuan Pengamanan Penanganan Situasi Kontijensi.” Pungkas BrigPol Vandu P Marpaung
