Medan-Mediadelegasi: Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan segenap elemen masyarakat agar mewaspadai informasi bernuansa provokasi terkait polemik empat pulau di kawasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Menurutnya, masyarakat harus memahami adanya provokasi yang bisa mengarah kepada konflik sosial yang bisa berakibat pada bentrokan fisik.
Untuk itu masyarakat harus bisa lebih berhati-hati memilih dan menyebarkan berita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada baiknya semua pihak tidak mengeluarkan statement yang provokatif terkait sengketa 4 pulau di sekitar Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah,” ujar Dahnil. seperti dikutip redaksi Mediadelegasi Medan melalui akun X miliknya, Senin (16/6).
Hingga saat ini, Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belum mengambil keputusan apa pun mengenai status empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atau Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
Terkait hal itu, ia mengimbau semua pihak agar menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan provokatif terkait empat pulau yang dialihkan dari Provinsi Aceh ke Sumut.
“Pernyataan-pernyataan yang egosentrik kedaerahan tidak perlu dikeluarkan karena hanya akan menyebabkan perpecahan dan memanas-manasi konstelasi,” tulisnya.
Kader Partai Gerindra yang pernah jadi Jurubicara Prabowo itu juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pandangan yang ada.
Dahnil memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mencermati isu tersebut secara saksama dan akan mengambil keputusan yang bijak demi kepentingan nasional.
“Insya Allah Presiden Prabowo akan memutuskan yang terbaik untuk Indonesia terkait hal tersebut. Kita tunggu saja,” ujar Dahnil yang juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.
Sebagai informasi, polemik mencuat setelah terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan pemindahan administrasi Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek dari Provinsi Aceh ke Sumut.
Keputusan Mendagri Tito Karnavian ini dianggap tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga membuka ruang bagi potensi perpecahan sosial dan politik yang lebih luas. D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
