Jakarta-Mediadelegasi: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan tetap menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Persidangan ini digelar buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan keistimewaan maupun perlakuan khusus kepada Listyo Sigit selama proses penegakan kode etik berlangsung.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Isir dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Majelis Komisi Ditentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto
Isir menjelaskan bahwa penentuan susunan majelis komisi yang bertugas menyidangkan Listyo Sigit sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” tuturnya.
Sebagai gambaran teknis, Isir merujuk pada pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution yang digelar sehari sebelumnya. Dalam persidangan itu, Irjen Ahrie yang berpangkat bintang dua disidangkan oleh majelis hakim etik yang dipimpin oleh perwira tinggi (pati) berpangkat bintang tiga.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tegas Isir.
Perkembangan Perkakas Hukum Kasus Penyadapan
Bareskrim Polri sebelumnya resmi menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya—Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi—sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal.
Saat ini, tiga dari empat tersangka, yaitu Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, menjalani penahanan fisik di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi tidak dikenakan penahanan.
Terbaru, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta. Terhadap putusan PTDH tersebut, Ahrie Sonta dilaporkan mengajukan upaya hukum banding. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
